Jumat, 19 Desember 2014
   HOME   PRODUK PERUNDANGAN   PROFIL      KONTAK KAMI    GALERI   LINK TERKAIT    SITEMAP   






Profil Kepala Kantor Wilayah

PROFIL KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
(dari masa ke masa)

1. Prof. K.H. FARID MA`RUF (1951-1965)

Farid Maâruf dilahirkan pada tanggal 25 Maret 1908 dari pasangan H.M. Maâruf dan Hj. St. Djuwariyah di Yogyakarta, tepatnya di kampung Kauman. Di kampung Kauman yang memiliki atmosfer keislaman sangat kental inilah Farid melewatkan masa kecilnya. Kauman dikenal juga sebagai kampung santri karena pada saat itu merupakan tempat tinggal para santri keraton yang bertugas memelihara kemakmuran Masjid Agung. Pada saat itu Masjid Agung selain berfungsi sebagai tempat beribadah, juga sebagai tempat menyolatkan jenazah korban perang, dan sebagai tempat pengadilan. Tidak mengherankan apabila masyarakat kampung Kauman seluruhnya muslim, tentu saja termasuk keluarga Farid Maâruf.
H.M. Maâruf ayah Farid adalah orang tua yang sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Beliau menyadari bahwa anak adalah amanah dari Allah SWT yang wajib diberi pendidikan agama sebaik-baiknya. Karena itu, Farid dikirim untuk memperdalam agama Islam selama 2 tahun di Pondok Termas, dan kemudian melanjutkan pendidikan ke al-Irsjad Pekalongan dan Jakarta. Farid pada dasarnya adalah orang yang selalu haus akan ilmu, merasa bahwa ilmu yang telah didapatkannya selama ini masih kurang, Farid mengutarakan keinginannya kepada ayahnya untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, yaitu ke Mesir yang dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan agama Islam di dunia. Kondisi ekonomi orang tua Farid yang memiliki usaha batik, saat itu sebenarnya tidaklah dapat dikatakan longgar, namun melihat tekad dan semangat Farid yang sangat kuat, maka orangtuanya mengizinkan juga Farid berangkat.
Pada tahun 1925, bersama teman-teman lain dari Yogyakarta di antaranya Abdul Kahar Muzakkir, berangkatlah Farid ke Mesir dengan diiringi doa orangtuanya semoga apa yang dicita-citakan anaknya terkabul. Mula-mula Farid menempuh pendidikan di Darul Ulum selama 3 tahun, dan kemudian dilanjutkan ke al-Azhar Kairo selama 4 tahun.
Awal mula Farid berada di Mesir, kiriman uang dari orang tuanya di Indonesia masih lancar seiring dengan masih lancarnya usaha batik yang dikelola orangtuanya, namun setelah usaha batik orang tua Farid mengalami kemerosotan, kiriman untuk Farid pun menjadi tersendat-sendat. Untungnya Farid bukanlah tipe anak yang cengeng dan mudah putus asa. Memahami kondisi perekonomian orangtuanya yang sedang sulit, Farid berusaha mencari penghasilan sendiri dengan cara menjual jasa untuk menjadi tukang cuci di restoran. Pada saat libur sekolah, Farid yang mahir bermain sulap memanfaatkan kepandaiannya ini untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Kelak, setelah menjadi ayah, Farid sering menceritakan kisah ini kepada anak-anaknya untuk menjadi pelajaran hidup agar mereka tidak mudah putus asa apabila menghadapi cobaan dan kesulitan hidup.
Selama di Mesir, Farid tidak hanya memperdalam Agama Islam dan Bahasa Arab saja, tetapi bakat jurnalistik yang dimilikinya juga dipertajam dengan menulis karya-karyanya ke dalam majalah maupun surat kabar. Dari kepiawaiannya dalam menulis ini, Farid juga dapat memperoleh honorarium yang dipergunakan untuk membiayai studinya. Karya Farid antara lain dimuat dalam Majalah Seruan Al-Azhar dan Al-Balagh yang terbit di Mesir, di Al-Balagh Farid menjadi wartawan dan menjadi pembantu tetap di Seruan Al-Azhar. Farid yang menguasai beberapa bahasa asing ini yaitu Arab, Perancis, Inggris, dan Belanda, tidak hanya mengirim tulisannya ke harian dan majalah di Mesir, tetapi juga ke Indonesia. Harian Adil dan Suluh Rakyat Indonesia adalah media di Solo yang sering memuat tulisannya.
Saat Farid berada di Mesir, kondisi bangsa Indonesia sedang bergejolak untuk meraih kemerdekaan. Karena itu tulisan-tulisan Farid sebagian besar adalah pengobar semangat perjuangan bagi rakyat Indonesia di dalam negeri untuk merebut kemerdekaan. Pada mulanya perjuangan bangsa Indonesia ini tidaklah begitu kedengaran gaungnya di Mesir, namun dengan adanya mahasiswa Indonesia yang belajar di sana, maka berita perjuangan ini semakin berkembang, bahkan Farid pernah mendapat kesempatan untuk menghadiri pertemuan dengan raja Mesir yang waktu itu adalah Raja Farouk. Di forum ini, Farid berkesempatan untuk menyampaikan keterangan seluas-luasnya mengenai perjuangan bangsa Indonesia. Dengan keterangan yang panjang lebar tersebut, timbullah simpati pemerintah dan masyarakat Mesir dalam memberikan dukungan bagi perjuangan bangsa Indonesia.
Selain mengobarkan semangat juang melalui media, Farid juga aktif dalam pergerakan bersama-sama mahasiswa Indonesia yang lain. Mereka mendirikan Perhimpunan Indonesia Raya di Kairo. Saat kembali dari Mesir setelah menuntut ilmu belajar selama 7 tahun, dalam perjalanan pulang ke Indonesia, Farid menyempatkan diri untuk singgah ke beberapa negera Islam di antaranya Palestina, Libanon, Syria, Irak, Iran, dan Pakis-tan. Di negara-negara yang disinggahinya, Farid bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh Islam yang ada di negara tersebut mengenai nasib umat Islam yang selalu berada dalam penjajahan bangsa Barat.
Setiba di Indonesia tahun 1933, Farid yang baru turun dari kereta api langsung dijemput oleh kerabatnya untuk diantarkan ke penghulu, bahkan sebelum sempat pulang ke rumah. Rupanya orang tua Farid sudah mempersiapkan seorang pendamping bagi Farid yang masih terhitung keluarga. Dalam adat kebiasaan masyarakat Kauman waktu itu, perkawinan antara warga sekampung yang masih ada hubungan keluarga merupakan hal yang lazim terjadi. Perkawinan biasanya didahului oleh pembicaraan antara kedua orang tua calon mempelai. Setelah perundingan mencapai kata sepakat, maka kedua calon mempelai tinggal melaksanakan keputusan yang telah disepakati oleh kedua orang tua masing-masing. Setelah sampai di penghulu yang masih terhitung sebagai eyang Farid, pernikahan langsung dilaksanakan, dan resmilah Farid menjadi suami dari Siti Hindun yang masih merupakan kerabat dekatnya.
Pernikahan Farid dan Hindun membuahkan 9 orang anak, yaitu: Muhammad, H.Siti Karimah, Herman Helmy, Hamdy, Bram Romzy, Samich, Nadia, Naim, dan Amira. Sebelum dinikahi Farid, Hindun adalah seorang guru Muhammadiyah, tetapi setelah menikah Farid memintanya untuk berkonsentrasi mengurus anak-anak dan rumah tangga. Farid berprinsip bahwa dalam sebuah keluarga, suami adalah pencari nafkah utama. Kalaupun isteri harus bekerja maka sedapat mungkin dikerjakan di dalam rumah. Prinsip ini terbawa terus hingga Farid menjadi Kepala Djawatan Agama Propinsi DIY, terlihat dengan tidak adanya penerimaan pegawai perempuan selama beliau menduduki jabatan tersebut. Pada awal pernikahan, pendapatan Farid sebagai guru di Muâallimin Yogyakarta sebesar 9 gulden tentu saja tidak cukup, apalagi untuk menghidupi 9 orang anak. Hindun kemudian membantu suaminya dengan bekerja membuat kerudung, menjahit, dan menyongket.
Kehidupan rumah tangga Farid terbilang harmonis karena adanya landasan agama yang kuat dari kedua belah pihak. Meskipun secara ekonomi tidaklah dikatakan cukup, bagi mereka yang penting keluarga dalam keadaan tentram, itu adalah anugerah yang harus disyukuri.
Tahun 1946, setahun setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, Presiden Soekarno meminta Farid untuk bekerja di staf Kementerian Pertahanan bagian politik (PEPOLIT) dengan pangkat Jenderal Mayor. Karena itu, Farid terpaksa meninggalkan Muâallimin yang telah 13 tahun menjadi tempatnya mengabdikan diri. Bahasa Arab adalah salah satu bidang studi yang diajarkan oleh Farid di sekolah itu.
Sebagai orang yang besar dalam masa pergerakan, Farid juga pernah mengalami hidup dalam tahanan. Semasa akhir pemerintahan Belanda, Farid bersama tokoh-tokoh umat Islam Indonesia, di antaranya KH. Kahar Muzakkir, Alamudi, Fajar Sidik mendapat undangan dari pemerintah Jepang di Tokyo. Sepulang dari Jepang, Farid dan kawan-kawan ditangkap Belanda dengan tuduhan menjadi mata-mata Jepang. Buku-bukunya dirampas Belanda dan kemudian berpindah-pindah ditahan Belanda mulai dari Ngupasan ke Sumawono Ambarawa, Garut, dan selanjutnya akan dipindah ke Surabaya seandainya Farid bersama 50 orang lainnya tidak dibebaskan oleh tentara Jepang yang terburu datang.
Sumbangan pemikiran Farid tentang Islam dapat dikaitkan juga dengan lahirnya cita-cita untuk mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) pada tahun 1945. Sejarah telah mencatat bahwa pada tahun 1942-1945 Indonesia berada dalam penjajahan Jepang. Penguasa Jepang (Dai Nippon) waktu itu mengeluarkan larangan bagi hampir semua kegiatan-kegiatan Pergerakan Nasional Indonesia. Gerakan perjuangan umat Islam tidak terlepas dari penutupan oleh pemerintah fasis Jepang, kecuali MIAI yang pada tahun 1943 berubah menjadi Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Masyumi merupakan penjelmaan MIAI yang merupakan federasi 4 organisasi Islam yang oleh Jepang diijinkan hidup terus sebagai organisasi sosial dan dakwah, yaitu Nadlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Oemat Islam (POI), dan Persatuan Umat Islam Indonesia (PUII). Dalam musyawarah Masyumi pada bulan April 1945 antara lain diputuskan untuk mendirikan perguruan tinggi Islam dengan nama Sekolah Tinggi Islam (STI).
Setelah proklamasi kemerdekaan RI, pemerintah semakin merasakan perlunya tenaga-tenaga ahli agama Islam untuk memegang jabatan-jabatan di Kementerian Agama baik di pusat maupun di daerah. Karena itulah melalui Kementerian Agama pemerintah berinisiatif untuk mendirikan suatu perguruan tinggi Islam yang ditangani langsung oleh pemerintah. Farid merupakan salah seorang yang turut membidani lahirnya IAIN yang dirintis tahun 1949. Dimulai pada tanggal 12 Agustus 1950 Kementerian Agama mengambil alih Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia untuk selanjutnya pada tanggal 26 September 1951 dibuka dengan resmi menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Pada tahun 1960, PTAIN digabung dengan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) Jakarta. Penggabungan kedua institusi inilah yang kemudian berkembang menjadi IAIN Yogyakarta. Farid Maâruf sempat menjadi dosen luar biasa dalam mata kuliah Ethika di IAIN sampai tahun 1963.
Selain di IAIN, Farid juga pernah menjadi Guru Besar Akademi Tabligh dan Dakwah tahun 1956, dan merangkap pula mulai tahun 1960 menjadi Guru Besar IKIP Muhammadiyah Yogyakarta. Di Universitas Gadjah Mada (UGM), Farid juga menjadi dosen luar biasa sejak tahun 1950 sampai tahun 1966.
Mulai tanggal 1 Januari 1951 sampai 20 juni 1965, Farid Maâruf dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Djawatan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Barangkali kehidupan sulit yang pernah dilalui Farid selama belajar di Mesir membuat jiwa sosial Farid terlihat nyata dengan sikap dan pelayanannya kepada siapa saja. Bawahan Farid di Djawatan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenal dia sebagai sosok yang sangat dekat dengan bawahannya. Ketika pagi hari saat sampai ke kantor, Farid tidak langsung menuju meja kerjanya, melainkan mengunjungi bawahannya untuk sekedar berbincang-bincang mengenai masalah perkerjaan, bahkan tidak jarang mengenai masalah rumah tangga. Uneg-uneg bawahannya sedapat mungkin diperhatikan dan dicari jalan keluarnya. Orang-orang yang pernah bekerja dengan Farid di Djawatan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenalnya sebagai pimpinan yang peduli terhadap masalah bawahannya. Apabila ada pegawai yang sakit karena tidak masuk kantor, maka di sela-sela kesibukannya Farid selalu berusaha untuk menyempatkan diri mengunjungi pegawai yang sakit tersebut dan memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
Sejak tahun 1965, Farid diangkat menjadi Menteri Urusan Haji. Farid dikenal sebagai pimpinan yang teguh memegang amanat dan selalu menjaga perbedaan antara urusan dinas dan urusan pribadi. Suatu kali ketika Farid baru beberapa hari dilantik sebagai Menteri Urusan Haji, Presiden Soekarno memanggilnya untuk menghadap. Setelah sampai di hadapan Presiden, Farid diberi semir rambut oleh Presiden yang ketika itu sambil berkata âPak Farid, saya senang kalau pembantu saya penampilannya necis dan perlente, karena itu saya harap rambut yang sudah memutih disemir hitam, kemudian giginya semua dilepas dan diganti dengan gigi palsu, serta kaca matanya yang model kuno diganti dengan kaca mata yang modelâ. Selang beberapa hari kemudian, salah seorang anak Farid, Bram Romzy yang mengetahui peristiwa tersebut memperhatikan kalau penampilan farid tetap sama dan tidak ada yang berubah. Ketika Bram menanyakan hal itu, Farid menjawab âSebagai pembantu Presiden, saya harus melaksanakan perintah presiden yang bersifat dinas, tapi soal semir rambut, ganti gigi, dan kaca mata itu bukan urusan dinas dan saya pikir, saya lebih baik tidak melaksanakanâ.
Farid juga dikenal sebagai sosok yang sederhana. Pada saat menjabat sebagai menteri, setiap 2 minggu sekali Farid ke Yogyakarta untuk mengajar. Meskipun dia adalah seorang menteri, tetapi tidak pernah minta fasilitas kendaraan atau dijemput. Farid lebih suka mengajar dengan naik sepeda atau berjalan kaki. Sewaktu menjadi Dirjen Haji kalau kebetulan sopir datang terlambat, maka dengan senang hati Farid mempergunakan angkutan umum bemo sampai di depan kantornya.
Jabatan lain yang pernah dipegangnya antara lain adalah Direktur Jenderal Haji, Penasehat Menteri Agama Bidang Urusan Haji, Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Anggota Pengurus Besar Partai Islam Indonesia.
Dalam bidang jurnalistik, karya-karya Farid Maâruf yang pernah diterbitkan di antaranya adalah: Sejarah Siti Aisyah, Melawat Ke Jepang, Ethika, Ilmu Daâwah, Analisa Akhlaq dalam Perkembangan Muhammadiyah, Asuransi Jiwa Menurut Pandangan Islam, dan Penjelasan dan Maksud Tentang Tujuan Muhammadiyah.
Di usianya yang ke 68, kesehatan Farid Maâruf semakin menurun, terlebih lagi ketika penyakit kencing batu menggerogoti ginjalnya. Tanggal 30 Juli 1976 beliau masuk Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk menjalani pembedahan keesokan harinya. Meskipun operasinya sukses dan tidak membahayakan, namun karena selama 4 hari tidak mau makan, maka daya tahan beliau semakin lemah. Akhirnya pada tanggal 4 Agustus 1976 pukul 07.00 WIB Farid Maâruf tertidur untuk selama-lamanya. Beliau telah menghadap pencipta dengan istiqomah, ikhlas, pasrah jiwa dan raga. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiâun.
Setelah Farid Maâruf wafat, pemerintah menawarkan untuk memakamkan jenazah almarhum di Taman Pahlawan Kalibata, namun keluarga keberatan dengan alasan adanya keterikatan berbagai macam upacara. Tawaran kemudian datang dari Gubernur Suwirjo agar beliau dimakamkan di Pemakaman Tanah Kusir untuk para pejabat yang waktu itu baru dibuka. Akhirnya Isteri beliau menyetujui, dan di Pemakaman Tanah Kusir inilah yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Farid Maâruf.

2. KH. ZUCHAL KUSUMO (1966-1971)

H. Zuchal Kusumo lahir pada tahun 1911 di Kauman Yogyakarta. Kauman merupakan sebuah perkampungan yang secara geografis berada dekat dengan Kraton dan dikenal sebagai kampung yang memiliki tradisi Islam yang kuat. Di kampung inilah, Zuchal Kusumo dilahirkan dari sebuah keluarga pejuang kemerdekaan. Ayahnya adalah Ki Bagus Hadi Kusumo seorang tokoh besar dan termasuk tim perumus ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Ayahnya juga termasuk tokoh Muhammadiyah. Darah inilah yang mengalir dalam diri Zuchal Kusumo.
Dari lingkungan kampung yang kondusif dan nasab orang tua inilah yang membentuk Zuchal Kusumo menjadi seorang yang gemar belajar agama. Karena itu pula, pilihan sekolahnya sejak awal sampai lulus pada tahun 1934 tetap di Muâalimin Muhammadiyah Yogyakarta. Di Muâalimin inilah satu-satunya sekolah formal yang diikuti oleh Zuchal Kusumo sehingga kemudian ia diterima sebagai guru agama pada tahun 1936 di kabupaten Jombang. Selain menjadi guru agama, ia aktif pula menjadi pengurus Muhammadiyah, Partai Masyumi dan GPII. Keaktifannya ini pula yang mengantarkannya menjadi Ketua DPR GR Kabupaten Jombang pada tahun 1961. Selepas dari anggota DPR GR Kabupaten Jombang, Zuchal Kusumo masuk kembali ke Departemen Agama. Tahun 1964 menjadi Penilik Guru Agama Islam di Kabupaten Jombang. Dua tahun kemudian Zuchal Kusumo diangkat sebagai Kepala Perwakilan Departemen Agama Provinsi DIY (1966 â 1970).
Dalam mengemban amanat sebagai Kepala Perwakilan Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ia menyadari bahwa tugasnya tidaklah ringan, sebab DIY merupakan miniatur Indonesia sehingga sering menjadi barometer perkembangan kehidupan keberagamaan di tingkat nasional. Apalagi Perwakilan Departemen Agama di Provinsi DIY sedang berkembang mencari bentuknya yang mapan. Karena itu, Zuchal Kusumo mencoba menata Departemen Agama agar dapat menjadi departemen yang bisa memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat serta menjadi jembatan bagi terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis. Sebagai penunjang harapannya tersebut ia memulai dengan menata administrasi serta mempersiapkan sumber daya manusia agar dapat memiliki etos kerja yang tinggi. Etos kerja yang tinggi ini ia bangun dengan jalan mewujudkan disiplin kerja bagi seluruh pegawai Departemen Agama, tak terkecuali dirinya sendiri sebagai Kepala Perwakilan Departemen Agama di DIY.
Dalam setiap kesempatan ia sering menekankan, hendaknya para pejabat dan karyawan bekerja secara profesional dengan etos kerja yang tinggi serta bisa menjadi teladan. Keteladanan pemimpin atau atasan yang baik akan menjadi panutan bagi bawahannya dan akan memberikan semangat dalam melaksanakan tugas. Kunci keberhasilan kepemimpinan itu ditentukan oleh kemampuannya dalam memberikan contoh keteladanan terhadap bawahan. Bahkan sikap disiplin ini ia wujudkan dalam bentuk keteladanan langsung dengan memberikan contoh masuk kerja dan melaksanakan tugas secara disiplin. Sikap inilah yang menjadi faktor yang mendukung upaya membangun kedisiplinan kerja.
Selama menjabat sebagai Kepala Perwakilan Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, setidaknya Zuchal Kusumo telah memberikan sumbangan yang cukup berarti. Kontribusi yang diberikan bagi pengembangan Departemen Agama tersebut adalah upaya mewujudkan departemen ini menjadi sebuah departemen yang dapat diterima baik oleh masyarakat maupun oleh instansi lain. Hal ini jelas terkait dengan pada masa itu kantor Perwakilan Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih ikut nebeng di komplek Pemda DIY yang ada di Kepatihan.
Dalam kehidupan keluarga, Zuchal Kusumo termasuk memiliki keluarga besar. Ia memiliki dua istri dan sepuluh orang anak. Dari istrinya yang pertama, Siti Nasichah dikaruniai tujuh orang anak yaitu Siti Fardasah, Firnas, Siti Rosifah, Hj. Siti Mariroh, H. Rofid pensiunan pegawai Departemen Agama, Jufroh seorang guru, Rumiyati seorang PNS di lingkungan TNI. Sedangkan dari istri keduanya, Siti Fatimah, dikarunia tiga orang anak yaitu Muh Nuschi seorang Dosen Universitas Sudirman, Muh. Arsan seorang guru dan Misbaroh seorang PNS.


3. K.H. DJUWAINI (1971-1975)

Djuwaini bin H. Imam lahir di wilayah Sleman bagian Barat tepatnya di desa Kedungbanteng Kecamatan Moyudan, tanggal 3 Juli 1917. Pada masa kecilnya, lembaga pendidikan formal masih sangat terbatas. Dalam jenjang pendidikan formal, Djuwaini kecil melewatkan pendidikannya di SR (Sekolah Rakyat). Selebihnya, pendidikan Djuwaini kecil diperoleh melalui pesantren, dan tabligh school yang diselesaikan tahun 1937.
Sejak muda Djuwaini aktif berorganisasi. Dari sana pula jiwa kepemimpinan Djuwaini terbentuk. Pada masa perjuangan, Djuwaini ikut memperjuangkan kemerdekaan RI. Sejumlah tanda penghargaan ia terima sebagai penghargaan atas perjuangannya dalam menegakkan sang merah putih. Tanda jasa âPahlawan Gerilya Kemerdekaanâ dan âSayta Lencana Perang Kemerdekaan I dan IIâ dan âSayta Lencana Operasi Militer I,â dianugerahkan kepadanya.
Pasca kemerdekaan, saat umat Islam memperjuangkan aspirasinya lewat partai politik, Djuwaini aktif di Masyumi. Selanjutnya, dia terlibat aktif di Muhammadiyah. Kiprahnya dalam organisasi dapat dilihat dari sejumlah jabatan yang pernah ia dapatkan. Djuwaini pernah menjabat sebagai wakil ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Di lingkungan masyarakat Islam DIY, ketokohanmnya sangat menonjol. Ia pernah menjabat wakil ketua Majelis Ulamaâ dan juga sebagai Ketua Majelis Ulama di wilayah DIY.
Selain itu, Djuwaini juga pernah menjabat sebagai Dewan Kurator UII tahun 1972, sebagai anggota dewan penyantun mata RS. Dr. YAP tahun 1973. Ia juga aktif di lingkungan tempat tinggalnya di wilayah Kauman. Keterlibatan ini misalnya bisa dilihat dari keterlibatannya dalam kegiatan masyarakat dan pernah menjadi ketua RK Kauman tahun 1974.
Komitmennya untuk berjuang tidak terbatas di wilayah organisasi, jabatan struktural dan sosial kemasyarakatan semata. Ia juga memiliki concern menuangkan gagasan-gagasannya dalam bentuk tulisan sebagai media dakwah yang bisa diakses banyak orang. Ia pernah menulis buku berjudul, âBuku Manasik Haji Praktis,â dalam bahasa Indonesia dan Jawa. Dari semua ini tampak betapa kuat semangatnya untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi umat dan orang lain.
Djuwaini menikah dengan Siti Asikah. Dari perkawinannya ini dikaruniai lima orang putra. Putra pertama, Drs. H.M. Nadjib, sarjana IAIN Sunan Kalijaga, adalah pensiunan yang sebelumnya mengabdikan diri di Departemen Agama. Jurji Syafiq, lulusan UID juga sudah purna tugas. S. Darmawan, BA, lulusan UII sekarang juga sudah purna tugas. Hj Latifah Hanum, lulusan UGM, berprofesi sebagai wiraswasta. Sedang putra terakhir, Zimam, M. SH, tamatan UGM, sekarang menjabat sebagai Dan. Denpom TNI.
Di lingkungan Departemen Agama, sebelum menjabat Kakanwil, Djuwaini menjabat sebagai Kepala Djawatan Urusan Agama Kabupaten Bantul. Baru kemudian ia diangkat sebagai Kepala Perwakilan Departemen Agama.

Tepegada : Sebuah Pelajaran Berharga
Dengan didirikannya Departemen Agama tanggal 3 Januari 1946, maka agama dan pendidikan agama mendapatkan tempat yang strategis. Dalam struktur organisasi Departemen Agama seperti tercantum dalam SK Menteri Agama No. 1185/k.7 tanggal 20 Nopember 1946, Pendidikan Agama merupakan salah satu bagian dari sepuluh bagian lainnya. Bagian Pendidikan Agama (bagian C) ini berkewajiban menyelenggarakan kegiatan :
1. Urusan pengajaran dan pendidikan agama
2. Urusan pengangkatan guru-guru agama
3. Urusan pengawasan guru-guru agama
Dengan dikeluarkannya Penetapan Bersama Menteri P dan K dan Menteri Agama no. 1142/Bb.A (Pengajaran) tanggal 2 Desember 1946 dan Nomor 1285/k.7 (Agama) tanggal 12 Desember 1946 yang berisi peraturan tentang tenaga guru-guru agama, Departemen Agama berkewajiban untuk segera menindaklanjuti dengan mengangkat guru-guru agama.
Untuk itu, ditempuh dua jalan. Pertama dengan rencana penyediaan guru agama jangka pendek dan kedua dengan penyediaan guru agama jangka panjang. Maksud penyediaan jangka pendek adalah menyediakan guru agama secara kilat dan cepat agar dalam waktu yang relatif singkat bisa didapatkan guru-guru agama yang mumpuni. Cara ini ditempuh dengan mengadakan Ujian Guru Agama. Sedangkan rencana jangka panjang adalah dengan membuka Pendidikan Guru Agama (PGA) untuk murid-murid sekolah umum dan madrasah. Dengan ditetapkannya Keputusan MPRS No. XXVII/1966 tentang kewajiban pendidikan agama mulai dari SD sampai perguruan tinggi, semakin kokohlah posisi pendidikan agama di Indonesia.
Upaya Departemen Agama untuk menyediakan tenaga guru agama secara cepat, berhasil diwujudkan melalui UGA. Namun di kemudian hari, timbul berbagai persoalan karena adanya dugaan manipulasi pengangkatan guru. Disinyalir ada ketidaksinkronan antara apa yang tertera dalam SK dengan kenyataan riil di lapangan. Akhirnya pemerintah berusaha menyelesaikan kasus ini dengan membentuk Team âTask Forceâ, âTEPEGADA (Team Pengecekan Guru Agama Departemen Agama) untuk melakukan pengecekan dan pendaftaran ulang. Tujuan Pokok TEPEGADA adalah untuk mengetahui secara pasti jumlah guru agama Depag yang nyata-nyata memiliki Surat Keputusan yang sah, ada orangnya dan benar-benar menjalankan tugas sebagai guru agama. Proses ini dilakukan selama beberapa tahun sejak tahun 1971 hingga 1973.
Pada tahun 1974, proses ini masih terus berlanjut. Dalam pidatonya pada acara HAB Depag ke-27, Menteri Agama H.A. Mukti Ali menyatakan bahwa sejak tahun 1971, telah diterjunkan petugas-petugas teknis untuk melakukan penelitian dan penilaian kembali terhadap guru-guru agama terutama yang berijazah UGA. Semua itu dilakukan semata-mata untuk meningkatkan mutu para guru agama sekaligus memberikan tindakan preventif dan represif atas kekeliruan masa lalu dalam hal pengangkatan guru agama yang tanpa melalui prosedur administratif yang bisa dipertanggungjawabkan, baik dari juridis maupun teknis.
Dalam keterangannya di hadapan Rapat Kerja Komisi IX DPR tanggal 9 Februari 1974, antara lain Menteri Agama mengatakan bahwa sampai saat ini guru agama yang diragukan kebenarannya diperkirakan sebanyak 6.000 orang. Jumlah ini menurut Menteri didasarkan pada Kartu Pendaftaran dengan norma ukuran evaluasi yang ditetapkan. Di samping itu, ada juga guru agama yang sudah berbeslit dan sudah bekerja tetapi belum dibayar gajinya. Jumlah mereka ini kurang lebih 23.000 orang. Departemen Agama dalam hal ini akan berupaya menyelesaikan pembayarannya.
Sebagai bentuk keseriusan menyelesaikan masalah ini, Departemen Agama bekerjasama dengan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Menteri Keuangan berhasil menetapkan SKB No. 04/MENPAN/74, No. 10/84 dan No. KEP-253/MK/I/2/1974 tentang Guru Agama Departemen Agama. Atas dasar SKB ini, upaya-upaya penyelesaian terus dilakukan.

4. Drs. H. ASYHURI DAHLAN (1975-1980)

Lazimnya, tamatan perguruan tinggi pernah menikmati SMTP dan SMTA. Namun tidak dengan Drs. H. Asyhuri Dahlan, Kakanwil Depag DIY yang ke-4. Beliau tidak pernah mengenyam pendidikan menengah atas. Anehnya, beliau berhasil menggondol gelar sarjana Hubungan Internasional Fisipol UGM Tahun 1962.
H. Asyhuri Dahlan, Kakanwil Depag Provinsi DIY yang ke-4 ini lahir di lingkungan keluarga sederhana dan bersahaja dari pasangan H. Dahlan dan Ny. Dahlan. Pendidikan formalnya diawali dari HIS Muhammadiyah (setaraf SD), lulus tahun 1935. Kemudian melanjutkan ke Madrasatul Muballighin Muhammadiyah Yogyakarta, lulus tahun 1942. Selanjutnya pendidikan menengah atas ditempuh di SMA/A Yogyakarta, dan tamat tahun 1952.
Pada zaman itu, bisa lulus HIS saja sudah hebat, sebab biaya pendidikan amat mahal. Untuk sekolah SD waktu itu seorang siswa harus menyumbangkan biaya pendidikan seharga 70 kg beras. Satu bilangan yang cukup banyak untuk ukuran zaman ini. Namun mutu pendidikan saat itu cukup bagus. Dasar pengajaran di HIS mampu melahirkan lulusan yang cakap, paling tidak dalam penguasaan bahasa asing, khususnya Inggris dan Belanda. Tak mengherankan, jika murid HIS mampu berbahasa asing dengan baik. Satu kondisi yang amat jauh dengan zaman kini.
Dengan bekal ini, bapak enam orang anak ini, mampu menyelesaikan kesarjanaannya. Berkat kemampuan bahasa asing yang mantap, cukup mengikuti ujian persamaan, tanpa harus masuk SMTA, Asyhuri Dahlan di terima di Fakultas Sosial Politik jurusan Hubungan Internasional dan berhasil meraih gelar sarjana tahun 1962. Pada tahun itu pula, Asyhuri menikah dengan Hariningsih, gadis asal Klaten Surakarta, tepatnya pada tanggal 15 September 1962. Dari perkawinan ini lahir enam orang anak.
Asyhuri terlahir dalam lingkungan yang sederhana dan bersahaja yang dipenuhi semangat perjuangan. Pria yang lahir di Kotagede Yogyakarta pada tanggal 2 Februari 1923 ini sejak muda aktif di beberapa organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, antara lain aktif di Pandu Hizbul Wathon dan sempat sebagai Pemimpin Pasukan Genderang Hizbul Wathon Kotagede sampai tahun 1942. Ia juga aktif menjadi anggota Barisan Sabilillah sampai Clash II. Di samping itu juga aktif di Muhammadiyah dan Masyumi. la sering membantu menerbitkan Koran Masa Kini. Ini khususnya terjadi sebelum tahun 1948. Di sinilah Asyhuri kemudian mengenal dekat Syafrudin Prawironegoro, yang kemudian menjadi Menteri Keuangan. Selama Yogyakarta diduduki Belanda, bergabung dengan Militer Akademi di bawah pimpinan Letkol Djatikusumo dan Letda Wiyogo Atmodarminto. Ia juga aktif di organisasi Veteran sampai akhir hayatnya.
Asyhuri muda sangat giat dan energik, sehingga kegiatan apa saja pun asalkan positif berusaha untuk dilakukannya. Semasa sebelum kemerdekaan RI, ia rajin berdagang kecil-kecilan di pasar-pasar sekitar Yogyakarta untuk menambah penghasilan keluarga. Setelah kemerdekaan RI, Asyhuri yang aktivis di Masyumi sempat mengantarkan dirinya menjadi anggota DPRD Yogyakarta dari partai Masyumi sejak tahun 1956 - 1960, sejak akhir masa jabatannya di DPRD, saat itu pula Masyumi DIY dibubarkan mengikuti jejak Masyumi Pusat yang terlebih dahulu sudah membubarkan diri.
Asyhuri mengabdi di lingkungan Departemen Agama dimulai sejak tahun 1956 ketika ia masih menjadi anggota DPRD Yogyakarta, kala itu ia menjadi Guru Tidak Tetap PHIN Yogyakarta dari tahun 1956 â 1960. Sejak tahun 1960, Asyhuri menjadi keluarga besar Depag dengan mengabdi sebagai Guru Tetap PHIN Yogyakarta. Berkat pengabdian dan loyalitas terhadap institusinya, mulai tahun 1967 ia dipercaya menjadi Kepala PHIN Yogyakarta hingga 1974. Pada tahun itu pula, Drs. Asyhuri Dahlan diangkat menjadi Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogya¬karta.
Di sela-sela kesibukannya sebagai Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogya¬karta dan Kepala BP-7 Provinsi Daerah Istimewa Yogya¬karta, Asyhuri masih sempat meluangkan waktu untuk mengabdi sebagai tenaga edukatif di beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta, antara lain menjadi dosen tidak tetap UII Yogyakarta (1970 â 1996), APMD Yogyakarta (1984 â 1996), dan Universitas Widya Mataram Yogyakarta (1985 â 1996). Di samping itu, ia juga ikut berkiprah di kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam salah satu penuturannya (BAKTI, Oktober 1995), satu hal yang paling mengesankan ketika menjabat sebagai Kakanwil adalah keputusannya untuk melepas seribu lebih guru fiktif di lingkungan Kanwil Depag DI. Yogyakarta. Waktu itu ada sekitar seribu Guru Agama yang membaca saja tidak bisa. Mereka juga tidak melaksanakan tugas belajar mengajar. Bahkan sekolah yang seharusnya menjadi tempat mengajar juga tidak ada. Saat itu, banyak terjadi kekacauan. Misalnya, ada guru yang terdaftar sebagai Guru Agama di Gunungkidul, namun ternyata berdomisili di Magelang dan daerah-daerah lain. âSebelum periode saya, negara telah dirugikan dengan guru fiktif ini, â demikian penuturannya.
Kebijakan ini mendapat reaksi yang cukup keras dari berbagai pihak. Bahkan ia saat itu mendapat ancaman dari berbagai pihak yang merasa dirugikan. Namun, ia tetap tak bergeming dengan keputusannya. Peristiwa itu oleh pihak-pihak tertentu juga dilaporkan ke Depag Pusat. Tetapi masalahnya menjadi semakin jelas. Kebijaksanaannya semata-mata didasarkan pada niat baik untuk meluruskan sesuatu yang menyimpang. Bahkan di Depag Pusat, masalah ini bisa diselesaikan dengan lancar karena di sana ia dibantu oleh mantan-mantan siswanya.
Selain itu, semasa menjabat sebagai Kakanwil Depag DIY, Asyhuri termasuk getol dalam menyerukan pentingnya kesediaan keluarga Depag agar membuka diri supaya wawasannya tidak sempit, utamanya soal kerukunan umat beragama. âSaya adalah Kakanwil Depag DIY yang pertama kali mengunjungi pusat Agama Katolik di Kulonprogo,â kata Asyhuri dalam salah satu penuturannya. Pada saat itu, ia mendampingi Dirjen Agama Katolik, Joko Mulyono. Ketika berlangsung dialog, banyak Pastur yang menyudutkan Menteri Agama. âMengapa yang dibantu hanya langgar dan masjid, bukankah Menteri Agama itu diangkat untuk menaungi semua agama,â kata mereka.
Dalam kesempatan itu, pria kelahiran Kotagede ini menjelas¬kan kepada Pastur, atas nama wakil Menteri Agama bahwa bantuan yang diberi¬kan pada masjid dan langgar itu berasal dari umat Islam. Setiap jamaah haji dikenai sumbangan sebesar Rp. 50.000,-, sementara Menteri Agama hanya bertugas menya¬lurkan. Para pastur itu kemudian mengerti. âSaya dipeluk oleh para Pastur,â kata¬nya bangga. Dialog dapat mencairkan suasana kebekuan dan syak wasangka antara satu pihak terhadap pihak lain.
Peristiwa lain yang terjadi pada saat kepemimpinan Drs. Asyhuri Dahlan adalah pembangunan Depag di Sukonandi. Awalnya, Kanwil Depag bertempat di Kepatihan. Kemudian, karena kebijakan Pemerintah, komplek Kepatihan dikhususkan untuk jajaran Pemda. Akhirnya Drs. Asyhuri Dahlan membangun komplek kantor Depag di Sukonandi. Saat itu pembangunan gedung dipimpin oleh Drs. H. Sutarjo, Kepala Depag Kota Yogyakarta.
Asyhuri dikenal sebagai priyayi Yogya yang lemah lembut. Dari tutur kata, unggah-ungguh maupun penampilannya terkesan kebersahajaan. Namun dibalik itu, ia mempunyai pendirian yang tegas, tidak mudah terpengaruh oleh tekanan situasi. Ini bisa dilihat dari ketegasannya dalam menghapuskan keberadaan guru fiktif sekalipun mendapat tekanan dari banyak pihak. Selepas menjabat Kepala Kanwil Depag, Drs. Asyhuri Dahlan pada tahun 1981-1986 menjabat sebagai Kepala BP-7 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama kali.

5. Drs. H. ZUBAIDI (1980-1981)

H. Zubaidi Badjuri yang lahir di Kotagede Yogyakarta pada tanggal 11 Oktober 1923 berasal dari lingkungan keluarga yang cukup sederhana dan bersahaja dari pasangan H. Muhammad Badjuri dan Halimah Badjuri. Ayah dari tujuh orang anak ini mengawali pendidikan formalnya di SD Muhammadiyah Bodon Kotagede, kemudian dilanjutkan ke Madrasah Muâallimin Muhammadiyah. Sebelum melanjutkan studinya ke perguruan tinggi, ia sempat masuk Pondok Pesantren Tremas, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur dan satu angkatan dengan mantan Menteri Agama RI H. Mukti Ali.
Setelah selesai di Pondok Tremas, Kakanwil Depag DIY yang ke-5 ini melanjutkan pendidikannya di beberapa perguruan tinggi meskipun tidak dilalui secara terus-menerus. Pendidikan tingginya diawali di UII Yogyakarta, kemudian UGM, dan terakhir UNTAG Jakarta yang selesai pada tahun 1971.
Zubaidi mengakhiri masa lajangnya dengan mempersunting gadis pilihannya asal Jakarta bernama Hj. Kustiyah, putri pasangan H. Sardjono (Gombong) dan Hj. Fatimah Sardjono (Jakarta). Dari perkawinannya ini dikaruniai enam orang anak, terdiri dari empat putra dan dua putri. Salah satu yang unik dari Zubaidi ini adalah semua nama anaknya selalu diberi unsur kata âbudiâ. Konon kata ini diambil dengan harapan agar semua anaknya memiliki budi pekerti yang luhur dan akhlaq yang mulia.
Anak pertama yang lahir pada tanggal 24 Januari 1955 diberi nama Bambang Budiarso, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan kini bekerja di KUA Kotagede Yogyakarta. Kemudian Ir. H. Ahmad Budiman, putra kedua yang lahir tanggal 31 Juli 1957, lulus dari STTN Jakarta dan sekarang mengabdi sebagai dosen sekaligus wirausahawan. Putra ketiga, Ir. Untung Budiadi, alumnus S1 Universitas Lampung yang lahir pada Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 1959, mengelola sebuah Yayasan Pendidikan Majapahit di Tanggamus, Lampung dan menduduki jabatan sebagai Ketua Yayasan. Adapun anak keempat, Dra. Hj. Budiarti, lahir pada tanggal 4 Juni 1961. Alumnus Fisipol Jurusan Tatanegara UNAS Jakarta ini, kini mengabdi di Departemen Agama RI Jakarta. Adapun anak kelima, Dra. Budiani, menyelesaikan studi dari IKIP Muhammadiyah Jakarta Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris. Putri Zubaidi yang lahir pada akhir tahun 1962 ini atau tepatnya tanggal 31 Desember 1962, bekerja sebagai Guru SD di Jakarta. Sedangkan putra terakhir, yakni Drs. Ir. Diar Budiarman, lahir pada tanggal 23 Desember 1966 merupakan alumnus S1 IKIP Negeri Malang Jurusan Pendidikan Teknik Sipil, saat ini berprofesi sebagai kontraktor dan wiraswasta.
Zubaidi yang mempunyai hobby membaca dan jalan sehat ini, sejak mulai membina rumah tangga memang sangat memperhatikan pendidikan putra-putrinya. Prinsip demokratis yang diterapkan dalam keluarga khususnya untuk memilih dan menentukan pendidikan yang diminati anak-anaknya, ternyata membuahkan hasil yang cukup membanggakan, terbukti semua anaknya dapat menyelesaikan studi S1 dengan mulus dan menjadi sarjana yang sukses di bidangnya masing-masing. Ia juga sangat dekat dengan anak-anaknya, dan sangat berharap agar anaknya bisa lebih berhasil dari ayahnya, baik di bidang pendidikan maupun sosial kemasyarakatan. Meski tak satu pun anaknya yang berkeinginan masuk pendidikan Pondok Pesantren, namun berkat bimbingan dan arahan Bapak dan Ibu Zubaidi, alhamdulillah anak-anaknya dapat berperilaku terpuji sesuai keinginan sang ayah yang memberi nama semua anaknya dengan unsur kata âbudiâ.
Dalam karir PNS, Zubaidi mengawali pengabdiannya sebagai staf di Departemen Agama tahun 1955. Selama kurang lebih dari dua puluh tahun ia berpindah-pindah tempat tugas dari satu kota ke kota yang lain. Dimulai sebagai guru di PGA Putra Yogyakarta (kini MAN Model Yogyakarta III), dosen di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Sulawesi Selatan, dosen Sastra Indonesia di Universitas Lampung, Direktur Bank Tabungan Negara (BTN) Magetan Jawa Timur dan pegawai di perusahaan BUMN PT. Percetakan Uang Republik Indonesia (PT. Peruri).
Baru pada tahun 1975, ia ditarik kembali ke Departemen Agama Pusat oleh Menteri Agama yang saat itu dijabat oleh H. Mukti Ali, sahabat karibnya ketika di Pondok Pesantren Termas Pacitan Jawa Timur. Kala itu Zubaidi diberi amanah oleh Menteri Agama sebagai Direktur Penyelenggaraan Haji selama kurang lebih lima tahun (1975 â 1980). Di sela-sela kesibukannya di birokrasi ia juga masih diminta untuk mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1980 â 1981). Pada tahun itu pula ia diminta untuk kembali ke Yogyakarta dan memimpin Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hingga tahun 1981. Jabatan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya diembannya kurang lebih satu tahun.
Setelah tidak menjabat lagi di birokrasi, Zubaidi yang mempunyai motto hidup âOra et Laboraâ ini diminta kembali untuk mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan beberapa perguruan tinggi swasta, antara lain dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Asy-Syafiâiyah Jakarta, STIE Jakarta, dan Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Di perguruan tinggi yang disebutkan terakhir ini ia sekaligus menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi.
Kegemaran dan kecintaannya terhadap dunia pendidikan tidak surut sampai akhir hayatnya. Sampai pada hari meninggalnya ia pada tanggal 20 Januari 1999 pun, ia masih sempat mengajar pada hari itu juga di Universitas Asy-Syafiâiyah Jakarta, sebelum akhirnya ajal menjemputnya di usia 76 tahun dikarenakan penyakit stroke.

6. Drs. H. SUYOTO HADIPRAYITNO (1981-1988)
Mantan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi DI Yogyakarta ke-6 yang saat ini tinggal di Komplek Departemen Agama RI, Cipete, Jakarta Selatan, lahir 15 September 1940. Namun tahun kelahiran itu tidaklah mencerminkan tahun kelahiran sesungguhnya sebab in really ia lahir tahun 1938.
Suyoto melewatkan masa kecilnya di Yogyakarta. Pendidikan dasar (SD) ditamatkan tahun 1953 kemudian melanjutkan studi ke PGA. Namun sebelum itu Suyoto muda sudah terlebih dahulu masuk ke SMP 2, karena waktu itu penerimaan PGA agak akhir. Sekalipun di SMP sudah menerima buku, tetapi karena ada panggilan dari PGA akhirnya Suyoto memilih masuk PGA. Tamat dari PGA empat tahun, Suyoto muda melanjutkan ke PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri). Selama tiga tahun Suyoto berhasil menyelesaikan pendidikannya di PHIN dan langsung masuk ke dunia kerja. Sekalipun sudah bekerja, ia masih menyempatkan diri menempuh pendidikan ke jenjang yang selanjutnya yaitu dengan kuliah di Fak. Pendidikan jurusan Ilmu Keguruan, Universitas Gadjah Mada sehingga ia menyandang gelar Bacheloriat. Pilihan ini tidak lepas dari dorongan ayahnya yang notabene seorang guru.
Bulan April 1960, Suyoto mempersunting Siti Khunaidah. Perkawinan ini berselang dua bulan sebelum Suyoto menerima SK pengangkatan menjadi pegawai Dep. Agama. Tanggal 1 Juni 1960, Suyoto mulai menapaki hidup sebagai pegawai di lingkungan Departemen Agama. Dari perkawinannya ini ia dikaruniai 4 orang anak, yaitu : dr. Jizdan Bambang Juliyanto, S.Bd. (spesialis bedah pada RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta), Muhammad Dahnan Adi Maryanto, S.Kom (bekerja di Indosiar), Dr. Ir. Muhammad Wafidh Agung Novianto, M.Sc (ahli geologi, penginderaan jarak jauh kandungan tanah, bertugas di Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral) dan Hatik Siti Binayah Maizunati, SE. (bekerja di Singapore Airline). Hingga tulisan ini dibuat telah dikaruniai tujuh orang cucu.
Keberhasilan putra putrinya ini tidak lepas dari keseriusannya dalam memberikan pendidikan. Suyoto senantiasa menanamkan ajaran agama kepada putra putrinya. Dalam keluarga dibiasakan melaksanakan sholat berjamaâah. Khusus setelah jamaâah subuh, ia memberikan kuliah subuh dihadapan anak istrinya sebagai media pendidikan dan mengakrabkan hubungan keluarga. Dengan begitu, anak-anak dilepas dengan bekal keagamaan yang memadai. Selain tentunya tak lupa dibarengi dengan doa. Dari upayanya itu, ia berhasil mengantarkan putranya menuju kemandirian seperti di atas.
Semasa muda, Suyoto juga aktif berorganisasi. Di antara organisasi yang ia ikuti adalah gerakan kepanduan HW (Hizbul Wathon). Melalui kepanduan ini ia dikenalkan dengan semangat dedikasi, darma bakti dan menghargai orang lain. Melalui HW pada tahun 1953 ia bisa bertandang ke Surabaya, Porong, Trengalek, Blitar, Madiun dan sejumlah daerah lain. Tahun 1954 ia keliling sampai ke Cilacap dan Purwokerto Jawa Tengah dengan hanya berbekal seringgit.
Di samping itu Suyoto muda juga aktif di PII. Waktu itu PII utuh, belum ada IPNU, IMM, IPM, dan lain-lain. Satu-satunya organisasi pelajar Islam adalah PII. Satu-satunya partai Islam adalah Masyumi, satu-satunya organisasi pemuda adalah GPII dan Pandu Islam. Di sana ia belajar organisasi, mulai dari ranting sampai pimpinan cabang. Dalam organisasi ia belajar bergaul dengan orang dan melayani orang.
Setelah tamat PHIN, Suyoto diangkat sebagai PNS, berdinas di Kantor Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat itu lokasi kantornya masih di Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta dengan KH. Farid Maâruf sebagai pimpinannya. Selama kurang lebih dua tahun, Suyoto menjadi staf di KUA Kecamatan Jetis. Tahun 1962 - 1966 ia dipindah sebagai staf Bagian Aliran Kerohanian.
Sejak tahun itu, ia mulai diberi amanah jabatan. Jabatan pertamanya sebagai Kepala Bagian Ibadah Sosial pada tahun 1966. Tahun 1972 dipindah sebagai Kepala Subbag Umum. Ia juga pernah menjabat Kepala Bagian Haji pada tahun 1975, dan setelah itu diangkat sebagai Kepala Bagian Sekretariat (sekarang Kabag TU). Baru pada awal tahun 1981 Suyoto diangkat sebagai Kakanwil hingga pertengahan tahun 1989.
Selepas menjabat Kakanwil, Suyoto dipindahtugaskan ke Depag RI oleh Menteri Agama RI, H. Munawir Sjadzali sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas Sekretariat Jenderal Departemen Agama. Jabatan ini ia sandang sekitar 7 - 8 bulan antara tahun 1989 - 1990, sebelum kemudian diangkat sebagai Direktur Urusan Pembinaan Haji yang dijabatnya selama tiga tahun (1990 - 1993). Karirnya di Departemen Agama tidak hanya sampai di situ. Mulai tahun 1993 Suyoto diangkat sebagai Sekretaris Irjen Dep. Agama RI sampai tahun 1996. Kemudian dimutasikan sebagai Kepala Biro Kepegawaian hingga tahun 1998. Pada tahun 1998 (selama kurang 3 minggu) Suyoto menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Agama Bidang Kerukunan Umat Beragama dan tahun 1998 dipindahtugaskan menjadi Staf Ahli Bidang Organisasi Keagamaan Internasional. Tahun 2000 ia diangkat sebagai dosen IAIN dan diperbantukan pada STAIMS (Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhadaâ) Yogyakarta.
Selain jabatan struktural, sejak tahun 1991 telah diminta oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk menjadi Penghulu Keraton sekalipun ia sudah tinggal di Jakarta, dan kebetulan Menteri Agama waktu itu menyetujuinya. Kemudian ia mendapat gelar Kanjeng Raden Penghulu Dipo Diningrat hingga sekarang. Karena ia tinggal dan bertugas di Jakarta, untuk pelaksanaan tugas sehari-hari diwakilkan kepada Wakil Pengageng Onko Loro, yaitu KRT Ahmad Kamaludiningrat.
Kiprah Sewaktu Menjabat Kakanwil
Menjalin Kedekatan dengan Pemerintah Daerah
Awal menjabat sebagai Kakanwil, Suyoto dihadapkan pada situasi yang merupakan warisan Kakanwil sebelumnya. Semula hubungan Kanwil dengan Pemda terjalin secara baik dan akrab. Secara pribadi, KH Farid Maâruf (Kakanwil pertama) sangat akrab dan dekat dengan Sri Sultan HB IX. Dalam perjalanannya, setelah berganti dengan Kakanwil yang lain, hubungan ini semakin renggang. Jika pada masa KH Farid Maâruf bisa dikatakan apa yang diminta Depag diberikan, pada masa-masa sesudahnya bantuan Pemda ke Kanwil Depag boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Setelah Sri Sultan HB IX pindah ke Jakarta sebagai wapres, kendali pemerintahan dilakukan oleh Sri Paduka Pakualam VIII. Saat itu, hubungan Kanwil Departemen Agama dengan Pemda terjalin dengan baik, tetapi tidak ada bantuan sama sekali. Semua bantuan keagamaan, misalnya untuk masjid dan madrasah, dikelola langsung oleh Pemda.
Melihat kondisi demikian, Suyoto melakukan upaya perbaikan. Terobosan pertama dilakukan dengan cara menghajikan orang-orang kunci di lingkungan Pemda Provinsi DIY, di antaranya adalah Kepala Biro Keuangan, Kepala Bapeda, termasuk di dalamnya adalah Drs. H. Sudjatmo. Dari sini, mulai terjalin kembali kedekatan dengan Pemda.
Sejak itu Kanwil Depag kembali mendapat bantuan dari Pemda. Bantuan pertama senilai 5 juta rupiah. Dari waktu ke waktu, nilai bantuan ini semakin besar hingga akhirnya Depag mendapat banyak bantuan untuk masjid, madrasah, kerukunan umat beragama, kegiatan MUI, pengiriman petugas haji, bahkan untuk penyusunan data keagamaan. Banyak kegiatan keagamaaan yang kemudian mendapat bantuan sekalipun pemimpin proyeknya tetap dilaksanakan dari pihak Pemda. Dari sana pula terjalin kedekatan antara Kanwil Depag dengan jajaran Pemda.
Kedekatan dengan pejabat-pejabat di lingkungan Pemda ini berusaha terus dipertahankan. Salah satu bentuk keakraban ini, saat itu terbentuk forum Kanwil-Kanwil se DIY. Forum ini mengadakan pertemuan secara bergilir dari satu instansi ke instansi yang lain. Kedekatan semacam ini tidak akan bisa terwujud jika pimpinan tidak bersedia terlibat langsung dengan menghadiri acara-acara penting setingkat wilayah.
Membidani Lahirnya Kesepakatan Tokoh Agama Tahun 1983
Mewujudkan kehidupan umat beragama yang harmonis merupakan salah satu tugas Departemen Agama. Dalam rangka mewujudkan kehidupan yang harmonis ini, dilakukan berbagai kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama, mulai dalam bentuk dialog dan Kerjasama Sosial Kemasyarakatan. Puncak dari dialog-dialog itu adalah berlangsungnya dialog antar pimpinan umat beragama yang kemudian menghasilkan kesepakatan para pemuka agama tanggal 9 Juni 1983.
Kesepakatan ini lahir diawali dari dialog-dialog tentang berbagai persoalan kemasyarakat semisal masalah kemaksiatan, dekadensi moral dan lain sebagainya. Hanya saja dialog ini dilakukan dalam kemasan sebuah perjalanan bersama di atas kapal yang menempuh perjalanan mulai dari Semarang, Banjarmasin, Surabaya, Bali, Lombok dan kembali ke Yogyakarta. Di atas kapal itu, tokoh-tokoh agama melakukan dialog. Turut dalam perjalanan itu SP Poerbowijogo, SH (DGKY Yogyakarta), Romo Harjoyo (Vikep DIY), KKS Kadi (OHD DIY), dan UP Ananda Aris Munandar (WALUBI DIY) dan Suyoto sendiri.
Kelima orang ini memperbincangkan mengapa beberapa daerah di DIY masih saja ada yang bergejolak, misalnya Boro, Kulonprogo, Kalasan, Kentungan ke utara sampai Pakem dan beberapa wilayah lain. Dalam rangka itu dialog terus dilanjutkan. Akhirnya tercetuslah lima kesepakatan tanggal 9 Juni 1983 tentang kode etik pergaulan antar umat beragama yang meliputi lima hal : pendirian tempat ibadah, penyiaran agama, perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, penguburan jenazah dan hari besar keagamaan. Kesepakatan itu ditandatangi oleh 11 orang tim perumus termasuk tokoh-tokoh agama sebagai perwakilan resmi masing-masing organisasi keagamaan sebagaimana disebutkan di atas.
Pendataan Kegiatan Keagamaan
Terobosan ketiga, Suyoto merintis dilakukannya pendataan kegiatan keagamaan. Tersedianya data yang akurat merupakan kebutuhan mutlak bagi sebuah institusi. Sebab data menjadi pijakan awal dalam menentukan arah kebijakan dan perumusan rencana program. Dengan adanya data yang akurat dimungkinkan untuk merumuskan program kegiatan yang tepat sasaran.
Dalam perencanaan harus tahu, siapa sasaran (audiens) dan siapa kita. Identifikasi sarana harus tepat. Ibarat perang kita mesti tahu bagaimana keadaan musuh. Berkaitan dengan urusan keagamaan, harus diketahui berapa jumlah pejabatnya, tokoh agamanya, tempat ibadahnya. Jika kita mampu menilai sasaran dan memahami diri sendiri, kita akan berhasil. Jika kita tidak bisa menilai sasaran, maka peluangnya separuh. Jika keduanya tidak jangan berharap akan berhasil.
Dengan biaya dari Pemerintah Daerah, kegiatan ini berhasil dilaksanakan. Diantara data yang diinventarisir meliputi data umat beragama, tempat ibadah, ulama, pastur, pendeta, biku-bikuni, mubaligh (Islam), diakon (Katholik), pembantu pendeta (Kristen) dan Dharma dhuta (Hindu/Budha). Data-data semacam ini sebelumnya belum pernah dimiliki oleh Kanwil Depag DIY.
Pembenahan dalam Bidang manajemen
Di bidang manajemen, Suyoto mempelopori dibuatnya âmanualâ, yakni sebuah petunjuk yang menjelaskan secara terperinci berbagai hal yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Kanwil Departemen Agama DIY. Adanya petunjuk yang jelas menjadi prasyarat berlangsungnya seluruh kegiatan secara tertata. Manual inilah yang menjadi pedoman seluruh warga Departemen Agama.
Manual ini mencakup semua hal mulai dari prosedur meminjam kendaraan, prosedur mengetik dan tata persuratan, prosedur meminjam gedung, cara pengusulan pegawai, kenaikan pangkat, tata kerja bidang keuangan, kepegawaian, pengajuan permohonan pinjaman, tata pembukuan dan lain sebagainya. Karena banyaknya saat itu tecatat ada 44 manual. Sayangnya manual-manual itu belum sempat dibukukan.
Kebijakan dalam Pengangkatan dan Pembinaan Pejabat
Dalam hal pengangkatan pejabat, Suyoto menerapkan pola silang. Kakandepag adalah pejabat eselon IV di lingkungan Kanwil, baik Kasubag ataupun Kasi. Sementara pejabat eselon IV di Kanwil diambil dari Kanwil atau Kandepag, misalnya Kasi yang dipandang cakap. Kepala Bidang adalah Kakandepag yang memiliki prestasi yang baik. Sedangkan Kabagset (sekarang Kabag TU) adalah Kepala Bidang tertua yang pantas dan cakap.
Dengan demikian, tidak akan ada Kasubbag atau Kasi yang menjadi Kabag, atau Kasi menjadi Kabid, atau Kasi di Kandepag menjadi Kakandepag. Pola ini ditempuh untuk menciptakan kinerja agar lebih matang dan menghindari praktek atau dugaan KKN Sebelum seseorang menangani tugas-tugas spesifik sebagai seorang Kepala Bidang, terlebih dahulu dia harus memiliki pengalaman menangani tugas-tugas umum sebagai Kakandepag sehingga tidak timbul pola kerja sektarian. Pola ini tidak bisa terwujud jika seorang Kasi atau Kasubag langsung menjadi Kepala Bidang.
Dalam melakukan pembinaan agar seluruh pejabat memiliki kinerja yang bagus, Suyoto melakukan langkah pembinaan secara berkala. Mula-mula beliau memanggil semua pejabat eselon IV satu per satu dan diminta menjelaskan apa saja tugas kewajibannya. Setiap minggu melakukan rapat dengan seluruh pejabat eselon tiga dan setiap 2 minggu mengadakan rapat dengan semua eselon tiga dan empat. Dari situ ia bisa melihat mana pejabat yang memiliki kinerja yang baik sebab di sana dilangsungkan diskusi meliputi berbagai persoalan yang ada di Kanwil Depag. Jika kemudian salah seorang dari mereka diangkat menjadi Kakandepag, tidak ada yang protes karena semua tahu kualitasnya.
Dalam hal kepemimpinan, ada dua hal yang menurut Suyoto harus dicatat. Pertama, seorang pemimpin harus mampu memenej tugas. Kedua, mampu memanej orang lain. Ketiga, mampu memenej diri sendiri, bisa menjadi teladan, orang tua, bapak, kawan dan guru.
Dalam rangka itu, selain melakukan pembenahan manajemen, Suyoto juga berusaha menciptakan pemerintahan yang bersih. Khususnya dalam masalah penerimaan pegawai jangan sampai terjadi KKN. Dalam kaitannya dengan manajemen manusia, Suyoto berusaha menjaga hubungan yang akrab dengan seluruh pegawai. Sebab yang memberi banyak kontribusi dalam pelaksanaan tugas sesungguhnya adalah anak buah, pimpinan maksimal hanya 20 % saja. Sebab itu bagi Suyoto, anak buah harus diperhatikan dan dibimbing.
Membangun Depag yang Rukun di Dalam, Semarak di Luar
Salah satu slogan yang kerapkali disampaikan Suyoto waktu itu adalah bagaimana menciptakan Depag ârukun di dalam, semarak di luar.â Di lingkungan Kanwil Depag, seluruh komponen, baik pejabat maupun staf harus hidup rukun. Dari kerukunan itu kalau ada kegiatan yang membawa nama Depag bisa dilakukan dengan semarak dan penuh kebersamaan. Prinsip ini bisa diterapkan dimana pun termasuk dalam lingkungan keluarga.
Dalam upaya mewujudkan kekompakan di lingkungan Kanwil Depag Provinsi DIY, Suyoto menggagas dibentuknya BPSKK pada tahun 1982. Lembaga ini dimaksudkan untuk menjaga solidaritas karyawan terutama yang pensiun dan meninggal dunia. Waktu itu pegawai yang pensiun mendapat dana santunan sebesar 1 juta sedangkan yang meninggal mendapat santunan sebesar 1,4 juta.
Dalam rangka membawa nama Depag keluar, Suyoto juga melakukan kerjasama dengan RS Sardjito. Ia menugaskan penyuluh agama dari masing-masing agama. Mereka bertugas untuk memberikan santunan kepada mereka yang akan operasi dan melakukan bezuk sesuai agama masing-masing. Waktu itu ada 33 orang penyuluh yang melakukan tugas ini dan ternyata mendapatkan sambutan yang baik dari pihak rumah sakit.
Selain itu seorang pimpinan juga harus mrantasi, berani mengambil sikap untuk membela kepentingan umat. Suyoto, selaku Kakanwil pernah dihadapkan pada situasi yang menguji keberanian dan tanggungjawabnya. Saat itu ada Instruksi Pangkomkamtib, bahwa semua kegiatan dakwah harus minta izin. Ia kemudian mengadakan pertemuan dengan Komandan Korem Pamungkas, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Dinas Sosial Politik, Kepala Kepolisian Wilayah DIY. Bahkan ia menghadap kepada Sri Paduka Pakualam VIII dengan maksud mengajukan permintaan agar DIY diatur secara khusus. Seluruh rencana pengajian dakwah cukup memberitahukan Koramil dan Polsek dan tidak usah meminta izin. Ternyata gagasan ini disetujui.
Beberapa Hambatan
Dari sepanjang perjalanannya selama di Departemen Agama, satu hal yang menjadi hambatan utama adalah SDM. Depag memang memiliki cukup banyak pegawai namun sulit mencari pegawai yang benar-benar mumpuni dan berkualitas. Terdorong oleh keprihatinan ini, sewaktu menjabat Kakanwil, Suyoto pernah berencana bagaimana setiap Kepala Seksi didampingi seorang staf yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Misalnya dalam masalah Kemasjidan, ada orang yang benar-benar ahli. Orang inilah yang nantinya diharapkan menjadi penerus ketika ada mutasi, promosi atau pensiun. Tetapi kenyataannya sangat sulit dilakukan.
Sekalipun demikian, Suyoto meninggalkan Kanwil Depag DIY dengan penuh kebanggaan. Waktu itu secara fisik bangunan sudah tertata baik. Ia bangga punya karyawan yang penuh dedikasi, kepala bidang yang mumpuni. Dengan diskusi yang dilakukan dua mingguan dapat membuat matang bawahan dalam bekerja dan mengurangi jegal-jegalan. Hasilnya secara fisik, personalia dan sistem pengangkatan pejabat dapat tertata dengan baik, manual kerja telah tertata, tinggal melanjutkan.

7. Drs. H. A. ROSYAD SHOLEH (1988-1993)

Lahir di Bojonegoro, tanggal 27 Juli 1940, Rosyad Sholeh adalah putra keempat dari pasangan K.H. A. Sholeh Hasyim dan H. Siti Mursyidah dengan tiga orang kakak dan dua orang adik. Beberapa saudaranya yang lain juga membaktikan diri di Departemen Agama, diantaranya adalah Drs. H.A. Rahman Sholeh (pernah menjabat sebagai staf ahli Menteri Agama) dan Drs. A. Chunaini Sholeh (salah seorang pejabat di lingkungan Departemen Agama RI). Menikah tahun 1967 dengan Siti Waznah, Rosyad dikaruniai tiga orang putra. Dua putra pertama Muhammad Fakih lhdaputera dan Muhammad Salahuddin Rasyidi, menyelesaikan studi di ITB. Sedangkan putra bungsu, Rasana Afiyati, menyelesaikan studi di UGM Yogyakarta.
Kariernya dalam dunia birokrasi, diawali dari perjalanannya yang panjang dalam dunia pendidikan, Madrasah Ibtidaiyah tamat tahun 1953 dan dilanjutkan ke PGAN tamat tahun 1957 yang keduanya diselesaikan di Bojonegoro. Setelah itu, Rosyad hijrah ke Yogyakarta dan masuk PHIN yang diselesaikan tahun 1960. Kawan seangkatan sewaktu di PHIN Yogyakarta, kini banyak yang menjadi orang penting di negeri ini. Diantaranya Drs. H. Suyoto Hadiprayitno (Kakanwil Depag Yogyakarta sebelumnya), Dr. Zamakhsyari Dhofir (Direktur Pembinaan Perguruan Islam), Drs. H. Ishak Manani (Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau), dan H. Suyitno, S.H. (Dekan Fakultas Filsafat UGM).
Setelah tamat dari PHIN, Rosyad ditugaskan oleh Pemerintah mengabdikan diri sebagai pegawai di lingkungan Jawatan Penerangan Agama di Medan, Sumatera Utara. Setelah empat tahun bekerja di Sumatera Utara, ia mendapatkan beasiswa yang mengantarkannya kembali ke Yogyakarta untuk kuliah di IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Ushuluddin. Dalam dunia akademis dan tulis menulis, Rosyad memiliki semangat yang tinggi untuk menuangkan ide idenya dalam bentuk tulisan. Di antara buku yang pernah ditulisnya adalah âManagement Dakwah Islamâ yang diterbitkan oleh Penerbit Bulan Bintang Jakarta tahun 1975. Buku lain yang pernah ditulisnya adalah Pembinaan Masjid dan Pembinaan Remaja. Keduanya diterbitkan oleh bidang Penerangan Agama Islam DIY.
Setelah kembali menjadi pegawai di lingkungan Departemen Agama, kariernya di birokrasi terlihat mulus dan lancar. Tahun 1976, Rosyad menjabat sebagai Kasi Doktik pada Bidang Penerangan Agama Islam Kanwil Depag DIY. Setelah menekuni jabatan tersebut selama 5 tahun, tahun 1981 menjadi Kasubag Umum pada Kanwil yang sama. Kemampuan managerial yang menonjol mengantarkannya menjadi Kepala Kantor Departemen Agama Gunung Kidul pada tahun 1984. Setelah dua tahun di Gunung Kidul, Rosyad kembali ke Kanwil sebagai Kepala Bidang Perguruan Agama Islam dan akhirnya pada tahun 1989 menduduki jabatan tertinggi sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama DIY. Selepas dari jabatan ini tahun 1993, Rosyad menduduki jabatan sebagai Sekretaris Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI. Setelah tiga tahun menduduki jabatan ini, Rosyad kembali ke daerah sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah. Kariernya di Departemen Agama berakhir dengan jabatannya sebagai staf ahli Menteri Agama mulai tahun 1999 hingga 2000. Sekalipun demikian, pengabdiannya tidak berhenti di sini sebab setelah itu ia menjadi anggota MPR RI periode 1999 hingga 2004.
Kesuksesannya ini, tampaknya tidak terlepas dari pengalamannya dalam berorganisasi. Sewaktu di Medan, ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Pemuda Muhammadiayah Wilayah Sumatera Utara 1965-1968). Semasa kuliah di Yogyakarta, juga aktif di organisasi kemahasiswaan. Di antara jabatan yang pernah diembannya adalah Wakil Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (1968-1971) dan Ketua Umum DPP IMM (1970-1975).
Pada permulaan masa Orde Baru, Rosyad sering mewaki¬li IMM dalam sidang sidang Presidium KAMI Pusat yang waktu itu Ketua Presidiumnya Drs. Cosmas Batubara (pernah menjabat Menteri Tenaga Kerja). Pada sekitar tahun 1964, ketika umat beragama khususnya umat Islam mengalami rong¬rongan PKI, berbagai Organisasi Pelajar, Pemuda dan Mahasiswa Islam berga¬bung dalam GEMUIS, satu organisasi yang bersifat Fe¬deratif. Di GEMUIS wilayah DIY ia menjabat sebagai se¬kretaris umum dengan Ketua Umumnya Muhammad Warsun dari PW. GP. An¬sor.
Minatnya untuk mengabdikan diri melalui organisasi ini terus berlanjut. Selepas dari organisasi kemahasiswaan, Rosyad masuk sebagai anggota PP Muhammadiyah (1978-1985). Kariernya di Muhammadiyah ini juga terus melejit. Diantara jabatan yang pernah dipangkunya adalah sebagai Sekretaris PP Muhammadiyah (1985-1990), anggota PP Muhammadiyah (1990-1995), Sekretaris PP Muhammadiyah (1995-2000), Wakil Ketua PP Muhammadiyah (2000-2005) dan sekarang ini sebagai Sekjen PP Muhammadiyah (2005-2010) sekaligus sebagai Ketua BPH Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta.
Kiprah Selama Menjabat Kakanwil Depag DIY
Rosyad Sholeh menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama DIY selama tiga tahun, mulai 1989-1993. Pada prinsipnya, program-program yang dilaksanakan bersifat melanjutkan program yang telah dirintis oleh Kakanwil sebelumnya, Drs. H. Suyoto Hadiprayitno. Diakui oleh Rosyad, Kakanwil sebelumnya telah banyak menetapkan kebijakan-kebijakan yang patut dilestarikan.
Program dan kebijakan yang digariskan Rosyad selaku Kakanwil, secara prinsip merupakan penjabaran dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Menteri Agama. Tahun 1989 adalah tahun yang mencatat beberapa peristiwa penting yang secara langsung terkait dengan eksistensi Departemen Agama. Pada tahun itu diundangkan dua UU. Pertama UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya pendidikan agama menjadi bagian yang utuh dan serasi dalam SISDIKNAS, sementara program-program peningkatan kualitas lembaga pendidikan agama sudah mulai dilaksanakan. Kedua, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga menjadikannya mandiri dan sederajat dengan peradilan lainnya.
Dengan lahirnya 2 Undang-Undang ini, proyek dan kegiatan Departemen Agama khususnya di pusat lebih ditekankan dalam kaitannya dengan kedua UU tersebut. Hal ini bisa dilihat dari pidato Menteri Agama pada penutupan Raker Depag RI. Pada tahun 1990/1991, Departemen Agama memfokuskan kegiatannya pada : 1) Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi sebagai upaya untuk membangun dan mengembangkan mutu sumber daya manusia yang merupakan unsur strategis dalam meningkatkan pembangunan. 2) Penerangan dan bimbingan hidup beragama sebagai upaya meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman. Dalam hal ini seluruh aparat dan jajaran Departemen Agama diinstruksikan agar senantiasa membimbing dan membina umat supaya terus memelihara dan memantapkan kesejukan lingkungan pergaulan antar umat beragama dan menjauhi segala bentuk tindakan yang mengganggu umat yang lain. 3). Pembinaan Peradilan Agama dan penegakan hukum sebagai tindak lanjut setelah diundangkannya UU No. 7 tahun 1989 untuk dapat memperluas dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang mencari keadilan dan kepastian hukum di bidang agama Islam. Dalam pidato itu Menteri Agama menginstruksikan seluruh aparat Depag agar memberikan gambaran yang jelas bahwa dalam pemerintahan ORBA aspirasi dan kepentingan umat Islam mendapat jaminan dan bahwa dalam setiap upaya memperjuangkan aspirasi dan kepentingan umat Islam akan berhasil hanya jika diperjuangkan secara konstitusional.
âSebagaimana kita tahu, pada waktu itu kita hidup di bawah rezim orde yang bisa dikatakan otoriter dan semuanya serba dikomando,â tutur Rosyad. âDi permukaan, bangsa ini tampak bersatu dan kompak, tapi di bawah sebetulnya terjadi gejolak dan riak-riak ketidakpuasan hanya saja tidak berani mengemukakan karena rezim yang otoriter dan represif,â lanjut Rosyad. Bukan rahasia lagi, saat itu model intelegen sangat berperan efektif sehingga orang tidak berani berbuat macam-macam. Sebab itu, menurut Rosyad, bisa dikatakan kita saat itu hidup dalam serba ketakutan. Memang di sisi lain, khususnya dalam bidang ekonomi mungkin dirasa relatif lebih mudah dibanding sekarang, karena saat itu minyak sedang booming. âKondisi sekarang ini sesungguhnya hanya akibat dari proses pembangunan pada waktu itu,â jelas Rosyad.
Dalam situasi demikian, Departemen Agama melakukan pembangunan bidang agama sesuai dengan arahan GBHN. âKita berusaha menciptakan kehidupan umat beragama yang rukun baik intern dan ekstern umat beragama serta antara umat beragama dengan pemerintah,âtutur Rosyad. Selain itu, sebagai amanat GBHN, Depag juga memiliki tugas bagaimana menjadikan agama sebagai landasan moral etik dan moral bangsa. âDalam rangka itu, kita mengupayakan pembangunan agama dan bangsa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing,â jelas Rosyad.
Dalam menjelaskankan tugasnya sebagai Kakanwil, Rosyad menetapkan beberapa garis kebijakan yang patut dicatat. Di antara kebijakan dan komitmennya adalah bagaimana menggunakan dana alokasi proyek dan anggaran seefektif dan seefisien mungkin. Dengan begitu kualitas pembangunan akan terus meningkat. Inilah yang dilakukan sekalipun tidak jarang mengundang reaksi penolakan dari sebagian pihak. Sebagai contohnya, kebijakan bahwa semua kusen-kusen pintu Depag harus kayu jati. âIni kita usahakan betul, sekalipun pihak PU keberatan dan menganggap Depag itu mengada-ada karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan demikian,â kenang Rosyad. âMenurut kita, anggaran yang tersedia itu memungkinkan dan ternyata memang bisa. Saya berusaha melakukan apa adanya,â kata Rosyad.
Pada saat itu, Rosyad juga berusaha mengeleminir berbagai hal yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dan masalah. Di antaranya ia berusaha melaksanakan penyelenggaraan haji agar bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Pada waktu-waktu sebelumnya, dalam penyelenggaraan haji Depag juga menangani masalah pengadaan bungkus koper dan pakaian seragam jamaah. âMenurut penilaian saya, apa yang kita lakukan selama ini tidak pernah dipuji bahkan selalu mendapat kritik karena dianggap terlalu mahal, terlalu banyak mengambil untung dan sebagainya padahal itu tidak benar,â jelas Rosyad. Atas alasan itu, beliau menyerahkan kedua hal itu kepada jamaah. âItu bukan urusan Depag, biar jamaah sendiri yang menangani,â tegas Rosyad. Komitmen semacam ini tidak hanya diterapkan hal-hal besar namun juga pada kegiatan-kegiatan rutin lainnya. Pada saat itu, jika diselenggarakan rapat sementara tidak ada anggaran akomodasi, maka diupayakan sedemikian rupa sekalipun dengan mengadakan tarikan. Melihat kenyataan ini Rosyad dengan tegas mengambil sikap agar semuanya berjalan apa adanya saja. âKalau tidak ada anggaran ya gak usah pakai konsumsi, kalau bisanya air putih yang itu saja,â kata Rosyad. Terhadap kebijakan ini tidak sedikit orang yang mengkritik bahkan ada yang menganggapnya sebagai penakut. Sekalipun demikian, tekadnya ini tidak tergoyahkan.
Selain kebijakan-kebijakan seperti di atas, Rosyad juga menjabarkan kebijakan-kebijakan Menteri Agama dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Depag. Di antara pokok kebijakan yang ditetapkan Menteri Agama, seperti disampaikan dalam evaluasi dan pengarahan Menteri Agama pada pembukaan konsultasi dan evaluasi tengah tahunan pelaksanaan program 1990/1991, adalah penekanannya tentang perlunya dilakukan suatu pendekatan terpadu dan kewaspadaan seluruh aparat Departemen Agama. Artinya semua kegiatan yang dilaksanakan Depag harus diselenggarakan secara terpadu dengan semua pihak baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah serta masyarakat. Semua program dilaksanakan untuk mencapai sasaran secara keseluruhan bukan sendiri-sendiri. Koordinasi dan integrasi harus ditingkatkan sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas sumber dana dan daya yang terbatas. Sementara itu, seluruh aparat dan jajaran Depag juga harus meningkatkan kewaspadaan dan tanggap dalam menghadapi kemungkinan timbulnya isu yang dapat memancing timbulnya kerawanan dan keresahan sosial atau bahkan mungkin gejolak sosial yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan.
Masalah pembinaan kerukunan umat beragama, sekalipun kelihatan rukun namun tidak sepi dari konflik. Diakui oleh Rosyad, ini merupakan salah satu tantangan dan hambatan eksternal yang dihadapi saat itu. Masalah penyiaran agama dan pendirian tempat ibadah tidak jarang menimbulkan konflik dan perselisihan dalam masyarakat. âUntungnya saat itu sudah ada SKB yang mengatur masalah itu sehingga bisa kita jadikan pedoman untuk menyelesaikan berbagai perselisihan semacam itu, sehingga secara riil SKB ini sangat berperan dalam menata kehidupan umat beragama,â kata Rosyad.
Selain masalah-masalah itu, Rosyad juga sangat concern melakukan upaya-upaya perbaikan di lingkungan Depag, khususnya peningkatan kualitas SDM. Salah satu tantangan berat yang dihadapi Depag saat itu adalah masalah kualitas SDM. âKaryawan kita memang banyak namun kita sangat sulit menemukan karyawan yang memiliki kualitas yang mumpuni,â kenang Rosyad. Pada saat itu, pegawai Depag banyak yang notabene lulusan UGA. Mereka ini banyak yang tidak tamat sekolah, bahkan SD sekalipun. âAkibatnya, pegawai semacam ini tidak bisa diberdayakan sementara kita juga tidak bisa melakukan penambahan karena secara kuantitatif jumlah pegawai kita sudah mencukupi,â kata Rosyad penuh keprihatinan.
Melihat kenyataan yang demikian ini, Rosyad memiliki komitmen untuk mempermudah semua pegawai dan pejabat yang ingin meningkatkan kualitas dirinya, misalnya dalam hal pemberian izin belajar. âKalau kualitas SDM kita baik, kinerja kita akan meningkat. Sebab itu saya tidak pernah menutup kesempatan bagi pegawai atau pejabat untuk studi, baik dengan biaya sendiri atau dengan sponsor sekalipun saat itu peluang studi tidak seluas sekarang,â kata Rosyad.
Di samping itu, dalam rangka mendorong peran serta warga Departemen Agama dalam kehidupan masyarakat, Rosyad secara penuh mendukung setiap pagawai agar aktif dalam organisasi keagamaan, baik itu NU, Muhammadiyah atau lainnya. Sebab dari sanalah jajaran Depag akan semakin dekat dengan masyarakat. Dari sana pula kehadiran kita akan semakin dirasakan oleh masyarakat. Dukungan ini misalnya diberikan dengan berbagai kemudahan yang diberikan untuk menyelesaikan berbagai hal yang terkait dengan keumatan kepada seluruh pegawai di lingkungan Departemen Agama.
Selama kepemimpinannya, memang tidak ada pembentukan lembaga-lembaga baru di lingkungan Departemen Agama. Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu sudah terbentuk sebelumnya semisal LPTQ dan LP2A sehingga tinggal melanjutkan dan mengoptimalkan saja. Namun demikian ada satu hal yang tidak bisa kita lupakan bahwa Majalah BAKTI yang hadir hingga saat ini, pertama kali terbit atas dukungannya. Pada saat itu Kanwil Depag DIY merupakan satu-satunya Kanwil Depag di Jawa yang belum mempunyai penerbitan majalah. Kanwil Depag Jateng sudah lebih dari 10 tahun telah memiliki Majalah Rindang, Jawa Timur dengan Mimbar Pembangunan Agama, Jawa Barat dengan âMedia Pembinaan,â dan DKI Jaya dengan âAkrab.â
Selain karena mengejar ketertinggalan, terbitnya BAKTI juga dilatari oleh kerisauan yang dirasakan seluruh jajaran Kanwil Depag DIY karena terjadinya kesenjangan informasi dan komunikasi. Jika hal itu tidak segera diatasi, cepat atau lambat dikhawatirkan hal akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Depag. Dengan diterbitkannya SK Kakanwil Depag DIY No. 6/KPTS/1990 tanggal 7 Mei 1990, Majalah BAKTI hadir dan menjadi media silaturrahmi seluruh jajaran pegawai di lingkungan Depag DIY. Sampai saat ini, BAKTI telah hadir lebih dari 150 edisi.
Tentu saja, selama melabuhkan biduk Departemen Agama, tidak sedikit hambatan yang dihadapi. Selain beberapa hal yang telah dikemukakan di atas, di antara hambatan-hambatan itu adalah minimnya dana yang dimiliki Depag, baik dana rutin maupun dana pembangunan. Akibatnya banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.
Sementara secara eksternal, persoalan yang selalu menjadi tantangan Depag adalah bagaimana bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik Pemda maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Bagaimana dapat menjalin hubungan dengan baik, hal ini tidak lepas dari citra Depag di mata orang lain. Bagaimanapun juga pencitraan itu penting dalam membangun hubungan dengan pihak-pihak lain. âAlhamdulillah, pada waktu itu kita bisa menjalin hubungan dengan semua pihak dengan baik,â kata Rosyad. Saat ini, Depag dihadapkan pada masalah yang lebih kompleks. Sebagaimana kita tahu, dengan mencuatnya berbagai kasus yang terkait dengan Depag, menjadikan citra Depag benar-benar sedang diuji.
Di samping itu, Depag setiap saat juga dihadapkan berbagai masalah dalam mengatur kehidupan umat beragama. Banyak hal yang potensial memicu timbulnya konflik jika tidak disikapi dengan tepat dan arif. âSaat ini, Depag semakin dituntut kearifan dan kejeliannya dalam menyikapi berbagai persoalan keumatan,â kata Rosyad mengingatkan. Hadirnya era keterbukaan menghadirkan tantangan-tantangan baru. Munculnya semangat pluralisme dan kebebasan HAM misalnya, menimbulkan tuntutan-tuntutan yang pelik. Karena kesadaran akan pluralisme, sekarang orang menuntut hak persamaan yang lebih besar sekalipun kadang tidak proporsional. Ada pandangan seolah terlalu egois jika mengatakan agamanya sendiri yang paling benar. Belum lagi dengan semakin maraknya aliran-aliran sempalan dan berbagai bentuk âpenyimpanganâ agama, membuat tugas Depag ke depan semakin berat. Sekalipun tugas Depag tidak memasuki pada masalah ajaran agama, tapi sejauh terkait dengan persoalan agama, mau tidak mau Depag dituntut memberikan tuntunan yang bisa diterima semua pihak. Posisi Depag sebagai bagian dari pemerintah, menjadikannya dalam posisi yang kadang-kadang sulit katakanlah jika dibandingkan dengan organisasi masa semisal Muhammadiyah atau NU ketika hendak mengeluarkan sikap dalam menghadapi kasus-kasus tertentu. Demikian sekilas perjalanan Kakanwil Depag DIY ini.

8. H. MUHDA HADISAPUTRO, SH. M.Si. (1993-1999)

Muhda Hadisaputro lahir di Kauman, Yogyakarta tanggal 16 Juli 1940 dari pasangan HM. Muhdi dan Djoharoh. Anak pertama dari 6 ber¬saudara ini sejak remaja senang dengan dunia olah raga dan seni. Muhda adalah peniup seruling yang handal, juga penabuh gende¬rang yang piawai. Setelah menyele¬saikan SR Muham¬madiyah Suronatan Yogyakarta, ke¬mudian melanjutkan di PGAP, tamat tahun 1956. Tahun 1957 beliau lulus SMP Negeri Extranei. Kemudian meneruskan ke PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri) Yogyakarta yang waktu itu merupakan sekolah dinas milik Departemen Agama, tamat tahun 1960. Satu tahun berikutnya (1961) menyelesaikan SMA Negeri.
Setamat dari PHIN itulah ia diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan KUA (sekarang Kanwil Depag) DIY Atas petunjuk Kepala Kantor Urusan Agama DIY KH Faried Maâruf, beliau meneruskan kuliah di Fakultas Hukum UGM tahun 1962 dan dirampungkan tahun1967. Saat itu, kuliah dilaksanakan di Pagelaran (Serambi Keraton Yogyakarta), tidak jauh dari tempat tinggalnya, Kauman.
Mulai memangku status sebagai pegawai negeri tahun 1960, tepatnya 31 Maret 1960, dengan pangkat D2/I. Bersama Suyoto Hadipra¬yitno, Muhda ditempatkan di Yogyakarta. Dalam rentang waktu inilah, Muhda mengakhiri masa lajangnya, menikah dengan gadis pilihannya asal Ponorogo, putri pasangan Zamhari dan Samratun. Dari perkawinannya ini dikaruniai 4 orang anak, 2 putra dan 2 putri. Putra pertama Muhammad Agus Budiman, lahir di Ponorogo 25 Agustus 1964 menyelesaikan studi di STAN dan kini bekerja di BPKP. Hastin Nian Pratiwi Santi, putri kedua yang juga lahir di Ponorogo 21 Agustus 1976, menyelesaikan studi di Perbanas Jakarta dan sekarang juga bekerja di BPKP. Putra ketiga, Elsi Cahya Huriyatiningsih lahir di Yogyakarta, 17 Agustus 1971, menyelesaikan kuliah di Fak. Kedokteran UNS dan sekarang menjalani profesi sebagai dokter. Sedangkan putra terakhir, Happy Darmawan, lahir 23 April 1976, saat ini bekerja di Good Year.
Setelah 10 tahun menjadi keluarga besar Depag, tahun 1971 Muhda diangkat sebagai Kepala Djawatan Urusan Haji. Jabatan ini dipangkunya selama 4 tahun. Selanjutnya Muhda pindah ke Jakarta tahun 1975, dan diangkat sebagai Kepala Bagian Umum Ditjen Haji. Dalam reorganisasi struktur Ditjen Urusan Haji ber¬gabung menjadi Ditjen BIUH tahun 1979, Muhda beralih ke Direk¬torat Urusan Agama Islam, dengan jabatan Kepala Sub Dit Zakat Wakaf dan lbadah Sosial (Zawaib), selama 5 tahun. Lima tahun berikutnya men¬duduki jabatan sebagai Kepala Tata Usaha dalam Direktorat yang sama. Sejak tahun 1989 Muhda menduduki jabatan sebagai Kepala Sub Dit Kepenghuluan hingga tahun 1993. Sejak tahun ini, tepatnya 7 Oktober 1993, Muhda kembali ke Yogyakarta seba¬gai Kepala Kanwil Departemen Agama DIY, dengan SK Menteri Agama RI No. B. 11/3/16672/1993 tanggal 13 September 1993, dalam usia 53 tahun, 1 bulan, 28 hari.
Jabatan sebagai Kakanwil ini diemban selama kurang lebih lima tahun. Tahun 1998 Muhda kembali ke Jakarta setelah diangat sebagai Kepala Biro Organisasi mulai 21 Oktober 1998. Inilah jabatan struktural terakhir yang ia pegang. Sebab pada usia 59 tahun lebih 2 bulan ia diangkat sebagai Widyaiswara Utama Madya mulai 26 September 1999, dan 1 April 2002 diangkat sebagai Widyaiswara Utama dengan golongan ruang IV/e.
Kiprah Sewaktu Menjabat Kakanwil
Melakukan Pembinaan Keagamaan dan Menjalin Hubungan dengan Pemerintah Daerah
Selama 5 tahun (1993-1998), hubungan kanwil Departemen Agama dengan pemerintah daerah terjalin dengan baik. Pada waktu itu, Gubernur Sri Sultan Hemengkobuwono X belum dilantik. Dengan demikian, seluruh tugas gubernur secara total menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh Sri Pakualam VIII. Tentu bukan tugas mudah untuk melakukannya sebab untuk menjalin kedekatan dibutuhkan kepiawaian tersendiri. Maka tidak mengherankan jika seorang pejabat tidak memiliki kepiawaian ini akan menemui kesulitan untuk melakukannya. âSaya merasa mempunyai amanat yang saya pegang, yaitu membangun kerjasama yang baik dengan pemda dan secara pribadi memberikan pembinaan keagamaan,â kata Muhda. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam rangka menjalankan amanah tersebut.
Pertama, menyelenggarakan tarawih kelililing pada bulan Ramadhan. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai media melakukan pembinaan keagamaan. Kegiatan ini pada periode-periode sebelumnya sudah berjalan. Pada saat itu, segala yang terkait dengan pelaksanaan tarawih keliling ini telah tertata rapi, baik menyangkut penentuan penceramah, giliran tempat dan lain sebagainya. Dengan demikian pada dasarnya, kegiatan ini tinggal melanjutkan saja.
Kedua, Departemen Agama mempelopori diselenggarakannya pengajian khusus para pejabat. Kegiatan ini merupakan rintisan baru yang belum pernah ada pada masa sebelumnya. Pengajian ini sengaja disebut pengajian pemda, bukan Kanwil Depag. Kakanwil sebagai pembantu gubernur sebagai aktor di balik layar. Sedangkan yang membuka, memberi pengarahan dan lain-lain itu dilakukan gubernur. Bahkan saat itu undangan ditandatangani oleh sekwilda. âBagi kita yang penting orang bersedia datang dan kita beri pelajaran agama,â kata Muhda.
Pengajian ini diadakan sebulan sekali, dimulai tepat pukul 07.00 dan berakhir pukul 08.30. Sesuai dengan namanya, pengajian ini hanya diikuti oleh para pejabat, mulai dari kepala Kanwil se-DIY, para pejabat tingkat I, Danrem, Kapolwil, Kajati dan lain pejabat-pejabat lainnya. Kegiatan yang sifatnya baru rintisan ini ternyata mendapat sambutan positif dari semua pihak. Setiap kali pengajian yang hadir bukan hanya para pejabat namun sekaligus didampingi pasangan masing-masing. Di sana, mereka mengkaji semua persoalan agama mulai dari kecil hingga masalah-masalah pelik. Ketertarikan ini dapat dilihat dari antusiasme mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya sudah dipersiapkan dari rumah.
Pada tahun pertama, pola yang diterapkan adalah dengan menghadirkan seorang guru tetap yakni H. Ar. Fahrudin. Saat itu hampir tidak ada yang tidak suka dengan ceramah beliau. Ceramahnya menyenangkan dan humornya segar sehingga kalau tidak hadir rasanya sayang. Model yang digunakan adalah model interaktif, 40 ceramah, 60 dialog. Dengan begitu, peserta memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Setiap pengajian yang hadir tidak kurang dari 150 orang yang berarti ada 75 pejabat. Selama tahun pertama, Muhda selaku Kakanwil langsung memandu acara dengan menjadi moderator selama pengajian berlangsung. Pengajian pertama diselenggarakan di gubernuran. Bulan berikutnya, ditawarkan kepada para pejabat yang hadir. Akhirnya semua Kanwil di DIY meminta giliran.
Setelah setahun berjalan, mulai kelihatan pejabat-pejabat mana yang memiliki komitmen dan latar belakang agama. Tahun berikutnya, bukan hanya pembicara yang dilakukan penyegaran namun juga moderatornya. Jika sebelumnya pak Ar. Fahrudin sebagai narasumber, tahun kedua ganti dengan Asmuni Ar. Moderatornya pun tidak lagi Kakanwil Depag namun para Kakanwil lain secara bergantian. âDan ternyata mereka ternyata sangat senang,â kenang Muhda. Melalui kegiatan ini, tidak saja bisa melakukan pembinaan keagamaan namun sekaligus juga menjalin keakraban dengan para pejabat di tingkat propinsi, bahkan dapat membentuk forum Kakanwil se-DIY bersama istri. Ini menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin benar-benar cukup akrab.
Selain dua hal di atas, prestasi lain yang berhasil ditorehkan Muhda adalah mendorong Pakualam VIII Menunaikan Ibadah Haji. âSaat itu saya mendapat arahan dari Menteri Agama bagaimana agar gubernur itu tidak hanya menjadi raja tapi juga orang yang bertaqwa,â kenang Muhda. âSetelah itu,â Muhda mengisahkan, âSaya sowan ke Pakualam. Saya sampaikan, mumpung masih ada kesempatan kita punya kewajiban untuk menunaikan kewajiban agama.â Ternyata Sri Paduka Pakualam VIII berkenan mendengar ajakan ini. Beliau bertanya, âUsia saya itu sudah 99 tahun, apa saya bisa!â âAllah itu menurunkan agama sesuai kondisi manusia. Kalau shalat tidak bisa berdiri ya dengan duduk, kalau tidak bisa duduk boleh dengan berbaring,â begitu jawab Muhda waktu itu.
Beberapa waktu kemudian, Sri Paduka Pakualam memanggil Muhda dan menyampaikan bahwa beliau berniat melaksanakan umrah. âSaya punya waktu 6 hari, bagaimana itu bisa diatur,â kata Pakualam. âLangsung saya telepon Menteri Agama dan beliau akan membantu semua yang diperlukan. Saya menghubungi Jakarta dan Jeddah dengan menawarkan konsep dan rencana jadwal keberangkatan. Alhamdulillah semua setuju,â tutur Muhda. Tahun 1997, Sri Paduka Pakualam VIII bersama seorang istri dan 6 anak melaksanakan umrah. Sepulang umrah beliau mengatakan sangat senang bisa melaksanakan umrah bahkan beliau berniat untuk melaksanakan umrah lagi.
Kerjasama dengan Kanwil Depdiknas
Kerjasama dengan Kanwil Depdiknas ini dilatari oleh keinginan melaksanakan ketentuan dalam UU Sisdiknas yaitu tentang pemberian pelajaran agama kepada siswa sesuai dengan agama yang dipeluk. Dalam rangka itu, terwujudlah Surat Keputusan Bersama antara Kakanwil Depag dan Kakanwil Depdiknas, tentang pemberian pendidikan agama sesuai agama yang dipeluk siswa pada sekolah-sekolah yang berciri khas agama tertentu.
SKB ini memicu timbulnya reaksi penolakan dari sejumlah pihak. Ada sebagian sekolah yang ngotot menyatakan tidak mau melaksanakan ketentuan ini. Banyak alasan yang disampaikan. Ada yang menyatakan karena tidak memiliki guru dimaksud, atau masih menunggu keputusan dari atas. Menanggapi reaksi demikian itu, maka ditegaskan bahwa Departemen Agama siap menyediakan guru yang dibutuhkan, untuk semua agama. Sementara pembiayaan akan diselesaikan oleh pemerintah daerah. Akhirnya, sekalipun pada awalnya banyak yang berkeberatan, SKB ini berhasil dijalankan.
Di samping itu, kerjasama dengan Kanwil Depdiknas ini di antaranya juga terwujud dalam kesepakatan untuk mendorong semua sekolah yang memiliki tanah agar membangun tempat untuk pendidikan agama khususnya masjid atau mushalla. Program ini mendapat sambutan luar biasa. Sekolah-sekolah saling berlomba mendirikan tempat ibadah. Bahkan Depag saat itu merasa malu, karena madrasah yang kondisinya serba pas-pasan tidak semuanya mampu mendirikan mushalla yang memadai, kalah jauh dengan sekolah-sekolah yang berada di bawah Diknas. Saat itu terjalin kerjasama yang sangat baik antara Kanwil Depag dengan Kanwil Depdiknas. Jika Kakanwil Depdiknas yang melekakkan batu pertama, maka Kakanwil Depag yang memberikan ceramah. Begitu pula sebaliknya.
Mewujudkan Good Governance di Lingkungan Depag
Upaya mewujudkan good governance ini khususnya terkait dengan penerimaan pegawai. Sejak dulu, penerimaan pegawai selalu menjadi persoalan yang rawan penyimpangan. Tentunya ini tidak lepas dari pola penerimaan yang digunakan. Pada saat itu, penerimaan pegawai didesain sedemikian rupa sehingga tidak sampai terpublikasikan secara luas. Ini bisa dilihat dari sempitnya tenggang waktu pengumuman dan pendaftaran, tidak adanya kejelasan formasi dan penempatan dan lain sebagainya. Pola demikian ini membuka peluang besar bagi sebagian pihak untuk bermain kotor dalam penerimaan pegawai.
Kondisi ini mulai diubah oleh Muhda selaku Kakanwil. Caranya, semua yang terkait dengan penerimaan pegawai dibuat setransparan mungkin sehingga menutup kemungkinan adanya permainan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Pengumuman pendaftaran pegawai ditempel di Kanwil dan seluruh Kandepag dalam jangka waktu yang memadai. Di situ sudah dijelaskan secara terperinci kapan pendaftaran dimulai, formasi yang dibutuhkan, dimana akan ditempatkan, waktu dan tempat tes, kualifikasi yang disyaratkan dan lain sebagainya.
Mulai saat itu, seleksi administratif dilakukan perangkingan menurut IPK. Hal ini dilakukan untuk menentukan siapa-siapa yang berhak mengikuti tes. Jumlah peserta tes 6 kali formasi yang dibutuhkan. Katakanlah dibutuhkan 3 orang berarti peserta tes 18 orang. Jika pendaftarnya ada 50 orang, yang berhak ikut tes adalah mereka yang termasuk rangking 18 tertinggi. Kebijakan ini sepenuhnya mendapat dukungan dari Biro Kepagawaian Departemen Agama pusat yang waktu dijabat oleh H. Suyoto Hadiprayitno, mantan Kakanwil Departemen Agama DIY.
âSaya pun konsisten untuk mewujudkan clean governance ini,â tegas Muhda. Dalam penuturannya, Muhda mengatakan bahwa waktu itu sempat datang salah seorang saudaranya yang meminta bantuan agar anaknya bisa diterima pegawai di Depag. âSaya jawab, insya Allah, nanti kami bantu. Panjenengan yang pertama mendoakan, saya yang kedua. Sebab saya hanya fasilitator, semuanya sudah ada mekanismenya,â jawab Muhda. Dengan pola ini, alhamdulillah penerimaan pegawai bisa berlangsung bersih. âSaya amati betul, dengan sistem semacam itu, orang tidak bisa berbuat neko-neko,â lanjut Muhda.
Mewujudkan Budaya Komunikasi Interaktif
Dalam pandangan Muhda, selama ini pejabat diposisikan sebagai orang yang hanya bisa memerintah dan para pegawai tidak diberi fasilitas untuk bisa berkomunikasi dengan atasan secara mudah. Paling tidak inilah yang ia alami. Alkisah, suatu hari ada tamu membutuhkan sesuatu. Berhubung hal itu terkait dengan bidang tertentu, dihubungilah kepala bidang melalui telephon dan keperluan itu akan segera dicarikan. Lama ditunggu, kepala bidang itu tidak juga menghubungi dan tidak juga muncul. Akhirnya si tamu pulang. Baru kemudian kepala bidang itu datang dengan membawa apa yang dibutuhkan tadi. âLho kok baru datang sekarang !â tanya Muhda. âSaya sudah dari tadi pak, saya nunggu giliran di luar,â jawab kepala bidang.
Usut punya usut, ternyata telephon itu oneway traffic. Artinya hanya bisa untuk merintah dan ndawuhi sementara orang lain tidak bisa menghubungi. Akhirnya pak Muhda meminta telephon itu dibuat dua jalur sehingga komunikasi bisa berjalan dengan lancar. âSaya katakan kepada seluruh pegawai, komunikasi harus kita bangun. Kalau ada apa-apa tolong hubungi saya,â tutur Muhda.
Pola Pembinaan Pegawai dan Penataan Pejabat
Pembinaan pegawai secara formal dilakukan melalui institusi apel. Apel diupayakan tidak hanya seremonial, tapi menjadi media pembinaan para pegawai. Pembina apel dijadwal secara bergilir. Hal ini dimaksudkan, selain mereka memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan melakukan pembinaan, secara tidak langsung hal ini juga mendidik para pejabat untuk hati-hati dan menjaga diri. Di samping itu juga diselenggarakan pertemuan tiga bulanan yang diikuti oleh seluruh pegawai. Bukan itu saja, sekali waktu para pegawai juga diajak piknik keluar untuk menambah keakraban dan rasa kekeluargaan. Pegawai juga dilibatkan dalam pengadaan kepentingan sehari-hari. Misalnya dalam pengadaan seragam, pegawai tidak pernah dibebaskan dari kewajiban ikut membayar sebab itu akan menumbuhkan rasa handarbeni. Dalam pandangan Muhda, tidak adanya kewajiban membayar tidak secara otomatis akan memperkuat sikap proaktif mereka.
Dalam penataan pejabat, Muhda juga memiliki policy yang disebut dengan zigzag policy. Eselon IV di Kandepag, tidak bisa langsung menjadi eseleon III di Kandepag. Terlebih dahulu ia harus dimutasikan menjadi eselon IV dulu di Kanwil. baru setelah melalui penyaringan, yang terbaik menjadi eselon III di Kandepag. Tentu saja juga dengan mempertimbangkan urutan kepangkatan, pendidikan dan masa kerja. âSatu-satunya yang tidak saya pertimbangkan adalah latar belakang politik,â tegas Muhda. Dengan pola ini semuanya berjalan dengan baik. âMinimal tidak ada yang sampai kedodoran,â kata Muhda.

9. Drs. H. SUDIJONO (1999-2003)

Drs. H. Sudijono bertugas sebagai Kakanwil Depag DIY pada awal reformasi. Ia lahir di Kulonprogo, 5 Desember 1946. Mengawali pendidikan di SRN Temon lulus tahun 1959 kemudian melanjutkan ke Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta lulus tahun 1966 dengan tam¬bahan Ijazah SMP tahun 1963. Tidak sampai di situ, Sudijono kemudian melanjutkan kuliah di IAIN Sunan Kalijaga. Ketika masih di bangku kuliah ini, terhitung mulai tanggal 1 Desember 1967 ia diangkat sebagai Pegawai Departemen Agama dan bertugas sebagai guru MTsAIN Tempel (sekarang MTsN). Sekalipun demikian SK pengangkatan ini baru diterima bulan Desember 1969 bersamaan dengan ijazah Sarjana Muda di IAIN.
Setelah menerima SK pengangkatan pegawai ini, Sudijono mengakhiri masa lajangnya dengan menyunting gadis pilihannya, Dwi Istisiati Fatimah, seorang alumnus Fakultas Paedagogik UGM, pada tanggal 18 Februari 1970. Dari perkawinannya, Sudijono dikaruniai tiga orang anak; M. Noviana Harmini, lahir 20 Nopember 1970, lulus dari Fak. Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ispriwiati Fatma lulus dari UMY dan UGM, dan M. Anwar Suyuti lulusan Institut Teknologi Bandung.
Sudijono yang tinggal di Demakan, RT 26 RW 07 TR III/ 583 Yogyakarta, setelah tiga belas tahun menjalani profesi sebagai guru, pada tahun 1980 ia dipindahtugaskan menjadi Kepala KUA Kecamatan Danurejan Yogyakarta. Tahun 1983 diangkat sebagai Kepala Subsi Kepenghuluan dan sebagai Kepala Seksi Kepenghuluan pada tahun 1987. Jabatan Kepala Kantor Departemen Agama Bantul diemban pada tahun 1991 dan di tahun 1997 menjabat sebagai Kepala Bidang Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi DIY hingga ia diangkat sebagai Kakanwil Departemen Agama DIY tahun 1999. Pada tahun 2003 ia dipindahtugaskan menjadi Kepala Biro ADKUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sela-sela kesibukannya ini ia masih sempat melanjutkan studinya, hingga tahun 2004 menggondol gelar MA dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Sudijono yang hobi bermain tenis lapangan dan menonton tinju ini, sejak muda terlibat aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan. Di kala muda, Sudijono aktif di HMI dan IMM sekaligus sebagai anggota Muhammadiyah. Dalam organisasi, ia juga sering memangku berbagai posisi penting. Pernah menjadi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tegalrejo; Pengurus BP4 Kecamatan, Kota dan Provinsi DIY ; Pengurus DMI Provinsi DIY; Pengurus P2A Kecamatan, Kota/Provinsi DIY; Ketua LPTQ Kabupaten Bantul dan Provinsi DIY; Pengurus DPD Golkar Kabupaten Bantul dan DIY; Pengurus GNOTA Provinsi DIY; Anggota PWM DIY. Saat wawancara ini dilakukan ia masih Menjabat Ketua Takmir Masjid Pangeran Diponegoro, Tegalrejo dan Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kiprah Selama Menjabat Kakanwil Depag DIY
Tahun 1999, awal Sudijono menerima amanah sebagai Kakanwil Depag DIY adalah tahun pertama setelah reformasi digulirkan pada tahun 1998. Pada masa transisi semacam ini, hampir di semua aspek kehidupan berbangsa bernegara mengalami perubahan. Terbukanya kran reformasi, mengantarkan pada derasnya aliran tuntutan kebebasan dari masyarakat. Masyarakat menuntut perubahan dalam segala hal, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan lainnya. Berbagai komponen masyarakat menuntut pelaksanaan hak asasi manusia dan demokratisasi, kebebasan mengemukakan aspirasi dan pelayanan prima yang transparan dan akuntabel. Tidak kalah pentingnya, dari kalangan umat beragama muncul tuntutan terhadap terciptanya pelayanan yang adil, terutama berkaitan dengan ijin pendirian tempat ibadah sebab ada sebagian pihak yang merasa dipersulit untuk mendapatkan izin pendirian tempat ibadah. Sekalipun di tengah arus reformasi sempat muncul wacana agar Depag dibubarkan, namun akhirnya Depag tetap eksis sebagai motivator, dinamisator dan stabilisator dalam melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama.
Namun tidak dapat dipungkiri, di lingkungan internal Depag sendiri terjadi sejumlah perubahan sebagai dampak otonomi. Berubahnya pola sentralisasi menjadi desentralisasi pada tahun 1999, membawa dampak tersendiri terhadap Depag sebagai instansi vertikal yang tidak diotonomikan. Sesuai dengan UU no. 2 tahun 1999, banyak aspek yang harus disesuaikan dengan semangat otonomi. Departemen lain yang tidak diotonomikan seperti keuangan, tidak banyak persoalan pada tingkat koordinasi karena tidak aplikasi di lapangan.
Depag dihadapkan pada posisi yang berbeda. Otonomi ini secara langsung membawa perubahan sikap dari kalangan eksekutif (dinas-dinas) maupun legislatif terhadap Depag. Ada pemahaman, khususnya dari eksekutif, Bapeda dan DPR, karena Depag tidak diotonomikan maka seluruh anggaran diperoleh dari pusat. Akhirnya, nyaris semua hal yang terkait dengan pelayanan kehidupan umat beragama, apakah itu MTQ, DBKS dan lainnya tidak mendapatkan alokasi dana dari Pemda. Melihat kondisi ini, selaku Kakanwil Sudijono berusaha menjelaskan bahkan dengan suara keras. Depag memang masih vertikal, tapi bukankah struktur organisasinya saja. Apakah karena Depag vertikal lalu seluruh pelayanan umat DIY itu terlepas tidak menjadi tanggungjawab Gubernur dan jajaran Pemda sementara selama ini anggaran Depag itu selalu paling kecil. Anggaran di Depag ini tidak akan bisa memberikan pelayanan secara optimal jika tidak didukung oleh daerah. Bukankan umat beragama di daerah itu ditariki pajak, apakah mereka tidak berhak memperoleh pelayanan. Pemahaman semacam inilah yang selalu disampaikan Sudijono dalam rapat-rapat koordinasi baik di Bapeda dan Dewan. Akhirnya mulai terjalin kesepahaman. Bisa dibayangkan, jika penyelenggaraan MTQ dibebankan kepada Pusat, kegiatan-kegiatan lain tidak akan mendapatkan alokasi dana. Kalau begitu, mustahil MTQ dilaksanakan.
Selain itu, otonomi juga membawa dampak psikologis disebabkan perbedaan jenjang eselonisasi. Misalnya Kakandepag masih IIIa sementara kepala dinas sudah eselon IIb. Ini jelas memiliki dampak psikis. Tapi menurut Sudijono, apa pun eselonnya, seluruh pegawai di seluruh Indonesia ini sebagai unsur aparatur negara yang sama-sama membangun dalam arah yang sama, tidak ada masalah. Sudijono memberikan penegasan di seluruh Kandepag bahwa yang penting jangan minder, eselon itu kan hanya aturan kepegawaian saja. Artinya harus tetap membangun relasi, berkoordinasi dan percaya diri. Bupati dan Wakilnya, Sekda, Dewan dan Muspida harus didekati secara intensif. Dalam hal ini Kakanwil dan Kakandepag harus aktif untuk menghadiri sendiri acara-acara penting, misalnya Rakorbang yang menyangkut penentuan anggaran, pelayanan kegiatan agama seperti pengajian pejabat, hari besar keagamaan dan ramadhan, ataupun program-program unggulan Pemda seperti narkoba, aids, dan lain sebagainya. Sebab kesemuanya ini menyangkut masalah kebijakan. Kalau Kakanwil atau Kakandepag tidak mau hadir, takut menyapa ya tentu saja Depag tidak akan dihargai. Ini semua tergantung pada gaya, kepemimpinan, manajerial masing-masing pimpinan.
Beberapa Program Unggulan
Departemen Agama, sebagai institusi pemerintah yang bertugas membantu penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang agama, memiliki tugas yang tidak ringan. Depag DIY secara khusus memiliki cukup banyak potensi yang dapat mendukung tugas pokok itu. Jumlah pegawai Depag yang saat itu berjumlah 6789 yang tersebar hingga wilayah kecamatan merupakan potensi luar biasa jika kinerjanya bisa dioptimalkan dengan baik. Selain itu, mayoritas penduduk DIY memiliki tingkat komitmen dan keberagamaan yang baik sehingga tingkat partisipasi mereka dalam memajukan kehidupan keagamaan juga menggembirakan.
Namun demikian, sejalan dengan semangat reformasi dan kemajuan zaman, banyak persoalan yang dihadapi Departemen Agama. Sebab itu, Sudijono selaku Kakanwil menetapkan sejumlah aspek yang menjadi fokus perhatian utamanya di lingkungan Departemen Agama. Di antara bidang yang menjadi fokus perhatiannya adalah penyelenggaraan haji. Saat itu UU Penyelenggaraan Haji Nomor 17 tahun 1999 baru mulai dilaksanakan. Jangan sampai dengan keluarnya UU itu menimbulkan banyak masalah di lingkungan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, menurut Sudijono, âal-hajju fihi masâalah kulla sanatin,â setiap tahun dalam penyelenggaraan haji itu selalu ada masalah dan selalu saja berganti-ganti. Adakalanya muncul masalah kuota, tahun berikutnya masalah pagar taraddudi di tanah suci, ada juga yang tidak bisa berangkat dan lain sebagainya. Dengan UU itu, diharapkan pelayanan haji akan bertambah baik.
Program Keluarga Sakinah dan Pemberantasan buta huruf al- Qurâan juga mendapat perhatian khusus dari Sudijono. Program ini sesungguhnya merupakan produk inisitif Yogyakarta tahun 1989 di bawah kepemimpinan Rosyad Sholeh dan dilanjutkan Muhda Hadisaputro. Pada masa sebelumnya, program Keluarga Sakinah sudah memiliki aturan dari Gubernur hingga diangkat secara nasional melalui KMA No. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Program ini sangat strategis sebab dapat memperkokoh dan memperkuat pelaksanaan akad nikah dalam rangka mewujudkan perkawinan yang bermutu. Sebagai efek sampingnya, muncullah GPPA (Gerakan Pemahaman Pengamalan al-Qurâan) sebagai penopang program keluarga sakinah.
Aplikasi program keluarga sakinah yang diwujudkan dalam bentuk DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah) ini, juga ditopang oleh Gerakan Pemberantasan Buta Huruf al-Qurâan. Program ini mendapatkan alokasi anggaran dana dari Pemerintah Daerah. Program ini yang menurutnya merupakan salah satu program yang berhasil dilaksanakan dengan baik. Untuk menyukseskan program ini dibutuhkan dukungan dan kegigihan dari semua pihak termasuk para guru dan Kepala KUA. Jika Kepala KUA hanya mengurus pernikahan saja dan tidak mau memikirkan kepentingan umat secara keseluruhan, tujuan program ini akan sulit dicapai.
Sudijono menceritakan bagaimana ia berusaha membangun umat ketika sedang menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Danurejan. Ia berusaha mengubah image bagaimana KUA tidak hanya dipandang sebagai lembaga yang hanya bertugas menikahkan saja tetapi juga melakukan pembinaan terhadap keluarga yang telah terbentuk melalui pernikahan. Ia berusaha secara aktif menggerakkan pengajian-pengajian di masyarakat. Waktu itu bahkan Sudijono dengan tegas menyatakan di berbagai forum di hadapan masyarakat bahwa seluruh pikiran dan tenaganya diwakafkan untuk kemajuan masyarakat. Artinya ia setiap saat siap memberikan pelayanan, apakah mengisi pengajian, khutbah jumâat atau acara-acara lainnya. Ternyata, masyarakat menyambut dengan sangat antusias. Karena sudah mendapat modal kepercayaan dari masyarakat, mudah bagi KUA mempelopori berbagai kegiatan sementara masyarakat yang memikirkan teknis penyelenggaraan.
Di bawah kepemimpinanya, Sudijono juga berhasil mengusulkan penyesuaian biaya pencatatan nikah. Sejalan dengan terbitnya PP no. 51 tahun 2000 tentang PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), di lingkungan Departemen Agama ada setoran Rp 30.000 dari biaya pencatatan nikah di KUA. Menjelang pindah tugas ia mengirimkan surat ke Gubernur untuk menyesuaikan bedholan nikah, BP-4 serta LPTQ. Usulan itu ternyata mendapat respon positif dan surat keputusan itu mulai berlaku 1 Mei 2003.
Selain itu, penanganan kerukunan hidup umat beragama juga menghadapi masalah serius. Seiring dengan semangat reformasi, muncul tuntutan terciptanya kebebasan bagi setiap pemeluk agama menjalankan agamanya, termasuk pendirian tempat ibadah yang seolah tidak perlu ada aturannya. Dalam pandangan Sudijono, kebebasan menjalankan ibadah memang dijamin oleh negara, tetapi dalam pelaksanaannya tentu butuh aturan sehingga tidak terjadi gejolak dan keresahan dalam masyarakat. Bagaimana mungkin dunia berjalan tanpa aturan. SKB 01/ 1969 dan kesepakatan tanggal 9 Juni 1983 tentang kode etik kehidupan umat beragama masih sangat relevan. Di sana tidak ada penyebutan agama tertentu sehingga aturan itu berlaku untuk semua agama. Memang saat itu ada tuntutan dari sebagian umat untuk menghapuskan kedua aturan itu.
Dalam hal pendidikan di madrasah, sebagai bagian tanggungjawab Departemen Agama juga mendapatkan perhatian serius. Sebab, sebagai lembaga pendidikan, madrasah memberi kontribusi besar bagi masyarakat sementara statusnya kebanyakan masih swasta. Kondisi ini tentu membutuhkan pemikiran dan keseriusan agar kualitasnya semakin baik.
Faktor-Faktor Penghambat
Dalam menjalankan gerbong Departemen Agama dan melakanakan pembangunan dalam bidang agama, tentu tidak luput dari berbagai persoalan yang menghambat pelaksanaan program-program Departemen Agama. Hambatan ini muncul baik dari internal Depag sendiri maupun dari luar.
Secara internal, pada waktu itu Depag mengalami ledakan pensiun PNS dalam jumlah yang besar sementara jumlah pegawai baru yang masuk tidak seberapa banyak. Ledakan pensiun ini sangat dirasakan khususnya di lingkungan perkantoran semisal KUA yang secara langsung menangani pelayanan masyarakat. Jumlah pegawai yang ada di KUA banyak berkurang sehingga dirasakan tidak sebanding dengan beban tugas yang harus dilaksanakan.
Secara eksternal, ada sebagian umat beragama yang belum memahami dan mengamalkan ajaran agama. Bahkan muncul aliran-aliran agama yang menyesatkan, semisal Darul Arqam, Children of God dan lainnya. Tidak kalah pentingnya juga dampak negatif kemajuan teknologi dan globalisasi yang membawa perubahan besar terhadap gaya hidup masyarakat. Derasnya informasi dan hiburan yang tanpa komitmen moral melalui berbagai media yang dapat diakses dengan mudah dan murah, sangat berpontensi menimbulkan dekadensi moral dan perilaku-perilaku destruktif yang merugikan masyarakat. Selain itu juga semakin meningkatnya penggunaan napza, aids dan penyakit masyarakat lainnya, menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi Departemen Agama yang berada di lini depan dalam pembangunan agama.
Pola Pembinaan di Lingkungan Departemen Agama
Dihadapkan pada tantangan yang demikian berat, seluruh jajaran Depag diharuskan memiliki komitmen, motivasi dan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya berlandaskan prinsip ikhlas beramal dan bukan beramal seikhlasnya. Karena itulah, sebagai Kakanwil Sudijono selalu mengadakan koordinasi dan pembinaan di lingkungan internal Depag. Koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal diadakan secara rutin yang dihadiri Kepala Bagian Sekretariat, para Kabid, Kakandepag, Pembimas, Kasubbag dan Kasi di lingkungan Kanwil Dep. Agama Propinsi DIY. Coffee morning dan apel pagi juga menjadi media pembinaan seluruh pegawai. Untuk pegawai di luar lingkungan Kanwil, pembinaan dilakukan melalui kunjungan, monitoring dan evaluasi kegiatan.
Di samping itu, pembinaan juga dilakukan dengan memberikan edaran-edaran dalam rangka memberikan pemahaman baik di lingkungan Kanwil maupun Kandepag dan KUA Kecamatan berkenaan dengan kedisiplinan pegawai dan tugas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, bagaimana ada perubahan paradigma dari melayani kepada dilayani. Dalam kaitannya dengan temuan-temuan, kalau ada oknum KUA yang menaikkan biaya, diberikan edaran dalam rangka koordinasi. Termasuk guru bagaimana mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik.
Pembinaan juga dilakukan melalui pemberian penghargaan dan hukuman. Penghargaan diberikan kepada para pegawai yang berprestasi kerja baik misalnya dengan promosi jabatan, beberapa diangkat menjadi petugas haji, pengangkatan sebagai penyuluh teladan, guru teladan, Kepala KUA teladan dan sebagainya sekalipun memang belum cukup efektif karena keterbatasan dana.
Pemberian penghargaan ini juga dibarengi dengan pemberian hukuman bagi mereka yang melakukan tindak indisipliner walaupun belum optimal karena berbagai pertimbangan kemanusiaan. Tapi bagi Sudijono, jika ada pegawai yang melakukan tindak asusila, maka akan diajukan permohonan pemberhentian secara tidak hormat.
Harapan-harapan ke Depan
Dalam pandangan Sudijono, Departemen Agama sekarang ini dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Citra Departemen Agama di mata masyarakat cenderung negatif akibat ulah sebagian oknum Depag yang melakukan KKN, pelayanan haji yang belum optimal, serta berbagai kasus lain yang mencuat dan menjadi wacana nasional.
Banyak hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi Depag yang perlu mendapatkan perhatian serius mulai dari pembinaan kerukunan umat beragama, penyelenggaraan haji, peningkatan mutu output madrasah, pembinaan keluarga sakinah, peningkatan fungsi tempat ibadah khususnya masjid, dan juga mentalitas dan integritas pegawai di lingkungan Depag yang secara umum masih memprihatinkan.
Sebab itu, Sudijono yang selalu berpegang pada prinsip bahwa âjabatan itu amanah yang harus dipertanggungjawabkan,â berpesan agar seluruh jajaran Depag mengamalkan dengan penuh tanggung jawab kode etik pegawai. Kakanwil dan semua pejabat harus tampil sebagai pelayan yang baik, berorientasi kerja dan prestasi bukan semata-mata orientasi gaji dan uang. Semuanya harus menjadikan PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas pada tugas dan tak tercela) sebagai pijakan dalam menjalankan tugas di Depag dengan disertai kerja keras dan kedisiplinan yang tinggi.

10. Drs. H. NGATIDJAN NS, MA. (2003-2008)

Drs. H. Ngatidjan Nour Susanto, MA, yang lebih akrab dengan panggilan Ngatidjan dilahirkan di daerah pesisir pantai, tepatnya di Dusun Siliran Karangsewu Galur Kulonprogo tanggal 22 Mei 1948. Ia sekarang bertempat tinggal di Perumahan Dinas Depag DIY No. 1 Tinalan, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta, sedangkan alamat tetapnya di Jalan Brigjen Katamso 112 Pangenrejo, Purworejo. Dari namanya juga menggambarkan bahwa ia adalah orang yang sangat kental dengan tradisi dan budaya Jawa yang lebih mengutamakan harmonisitas. Ia lahir dari pasangan Mangun Pawiro dan Ngainem, sebuah keluarga petani dan pedagang. Meskipun tingkat pendidikannya rendah dan mata pencahariannya hanya petani dan pedagang kecil-kecilan, akan tetapi ia berusaha keras mendorong anak-anaknya untuk menuntut ilmu. Bahkan dalam urusan pendidikan agama, sebagai orang desa, keduanya berusaha menyekolahkan anak-anaknya ke madrasahâmadrasah yang ada di Kota Yogyakarta. Ngatidjan adalah anak kedua dari empat bersaudara, yaitu Mujiyono (pensiunan PNS), Drs. Ngadiran (PNS), Sumiran, SPd. (PNS), dan Ngatijah (PNS).
Pada saat masih melaksanakan tugas sebagai guru agama di Taman Dewasa Nanggulan Kulonprogo 1975, ia mempersunting Siti Nurchayati binti Abdullah Munir kelahiran Kutoarjo Purworejo yang sampai sekarang aktif sebagai pendidik di SD Baledono 2 Purworejo. Dari pernikahannya, pasangan ini dikaruniai dua orang putra yaitu Herry Rusli Kuncoro dan Husnirokhim Nurdin âAlim. Anak pertamanya telah lulus S2 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2005 dan bekerja sebagai PNS di Departemen Perindustrian. Sedangkan anak kedua masih kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Pada usia 7 tahun, Ngatidjan masuk Sekolah Rakyat (SR) Muhammadiyah Siliran, di samping setiap sorenya juga ikut menjadi siswa madrasah diniyah di desanya. Tahun 1961, ia melanjutkan belajar PGAP 4 tahun di Darul Ulum Sewu Galur Kulonprogo hingga tamat tahun 1965. Setamat dari PGAP 4 tahun, Ngatidjan melanjutkan di Sekolah Persiapan (SP) IAIN hingga lulus pada tahun 1967 dan kuliah di IAIN hingga tahun 1978. Pada tahun 2001, Ngatidjan melanjutkan kuliah di S2 di UMY pada saat ia menjabat sebagai Kepala Biro Adkum di IAIN hingga lulus pada tahun 2003.
Ngatidjan cukup aktif di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan. Ia pernah menjadi anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Galur, Kulonprogo pada tahun 1965, mengikuti MAKASA (Masa Kasih Sayang) IMM di Klaten Tahun 1967, dan kemudian menjadi pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di IAIN Sunan Kalijaga. Pada tahun 1965 â 1970, ia juga menjadi pengurus Pelajar Islam Indonesia (PII) Ranting Pantai Harapan, pengurus cabang Pelajar Islam Indonesia (PII) Cabang Galur, sampai pengurus daerah Kabupaten Kulonprogo, di samping itu ia menjadi anggota KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) Yogyakarta. Pada saat kuliah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ia juga aktif menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tahun 1970. Ia aktif sebagai pengurus Keluarga Pelajar Islam (KPIS) Sewugalur Kulonprogo yang ada di Kota Yogyakarta dengan berbagai kegiatan seperti pengajian, latihan kepemimpinan, dan setiap perayaan Sekaten di Alun-alun Utara Yogyakarta mendirikan stand buku-buku Islami dan kantin sebagai media silaturahmi muda-mudi Islam di Yogyakarta. Pada tahun 1971 ia aktif sebagai pengurus Ikatan Pers Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga (IPMI) dan tahun 1972 sebagai pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Daâwah. Aktivitasnya di organisasi seperti inilah yang juga membentuk kepribadiannya.
Setelah lulus S1, ia masih aktif berorganisasi di Purworejo. Antara lain pada tahun 1980 ia pernah menjadi pengurus GUPPI Kabupaten Purworejo, pengurus Majelis Pendidikan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo dan pengurus Daerah AMPI Purworejo. Dalam kegiatan sosial keagamaan, ia pernah menjadi guru agama di SMA Institut Indonesia (II) Purworejo tahun 1980-1985, guru pada SMEA Dwipayana Purworejo tahun 1980-1986, Kepala SMA Islam Sudirman Purworejo sampai tahun 1988 dan Dosen Pendidikan Agama pada Fakultas Agama Islam IKIP Muhammadiyah Purworejo tahun 1982. Ketika ia bertugas di Timor-Timur ia aktif sebagai pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Pengurus PGRI, dan Pengurus Paguyuban Mataram (Yogyakarta) sampai tahun 1994.
Karir kepegawaiannya dimulai sebagai guru agama Islam SMP Muhammadiyah Dekso Kalibawang Kulonprogo pada tahun 1967 sampai 1971. Guru Agama Islam pada Taman Dewasa Nanggulan tahun 1976. Guru Agama Islam pada SMP Muhammadiyah Tlogolelo Kokap, Kulonprogo sampai tahun 1980. Guru Agama Islam SMEA Muhammadiyah Wates, Kulonprogo sampai 1986. Tahun 1988 ia diangkat menjadi penilik Pendidikan Agama Islam Kulonprogo.
Ngatidjan termasuk pegawai yang memiliki jam terbang cukup tinggi. Ia menjelajah di berbagai penjuru daerah di tanah air. Pada tanggal 1 Desember 1988, ia dimutasikan ke Timor-Timur yang kemudian diangkat menjadi Kepala Bagian Sekretariat (Kabagset) Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Timor-Timur, sebuah propinsi yang sekarang sudah lepas dari NKRI. Pada saat itu, Timor Timur adalah daerah tertutup karena dalam kondisi perang. Namun justru karena itu Ngatidjan melihat sebuah tantangan untuk berkarya lebih besar. Sebab itu, ketika saat itu kepadanya ditawarkan beberapa alternatif pilihan tempat untuk dimutasikan, dengan mantap dan penuh keyakinan Ngatidjan memilih Timor-Timur.
Ngatidjan menjalani kehidupan di Timor Timur kurang lebih selama enam tahun. Tanggal 15 Oktober 1994 ia dipindahkan ke Propinsi Bali sebagai Kepala Bagian Tata Usaha. Karena pengangkatan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bali yang baru belum mendapatkan persetujuan Gubernur Bali yang pada saat itu dijabat DR. Ida Bagus Oka, maka selaku Kabagset, pada tanggal 27 September 1996, Ngatidjan oleh Menteri Agama RI pada saat itu DR Tarmizi Tahir diberi tugas tambahan sebagai Pj. Kakanwil Departemen Agama Propinsi Bali. Tanggal 5 Desember 1997 ia dipindahkan ke Propinsi Bengkulu menjadi Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama. Semasa menjadi Kakanwil di Bengkulu ia masih sempat menjadi tenaga pengajar pada Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) dan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu. Tanggal 22 September 1999, ia mutasi ke Yogyakarta kembali pada almamaternya IAIN Sunan Kalijaga yang sekarang menjadin UIN Sunan Kalijaga dengan jabatan Kepala Biro Administrasi, Keuangan, dan Umum (Adkum). Menjabat tiga tahun menjadi Kabiro tanggal 10 April 2003 ia dimutasikan menjadi Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hingga sekarang. Di samping kesibukannya menjadi Kakanwil, ia masih menyempatkan menjadi tenaga pengajar pada Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menjadi asisten dosen pada Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Berbagai pendidikan dan latihan telah ia ikuti antara lain : Penataran P4 Tipe A tahun 1979 di Yogyakarta, Penataran Guru PMP tahun 1982 di Yogyakarta, Penataran Guru PSPB tahun 1982 di Yogyakarta, Penataran Guru Agama Islam SLTA tahun 1980 di Yogyakarta, Penataran P4 Nasional tahun 1988 di BP7 Pusat Jakarta, Tarpatnas tahun 1989 di Denpasar, Spadya tahun 1989 di Jakarta, Spamen tahun 1998 di Jakarta, Pancasila Kontekstual Eselon II tahun 1998 di Pelabuhan Ratu, Penataran AKIP/ LAKIP tahun 2002 di Yogyakarta, Diklat Keuangan tahun 2005 di Yogyakarta dan Pentaloka Pejabat Eselon II Depag tahun 2005 di Bogor.
Ngatidjan merupakan sosok yang tegas dalam memimpin. Berkat pengalamannya di daerah yang cukup banyak, diklat yang diikuti, serta jam terbangnya yang cukup tinggi, Ngatidjan terbentuk menjadi sosok pemimpin yang memiliki pengalaman yang luas, sehingga ketika dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 10 April 2003 ia tidak kaget dan grogi lagi. Ia memiliki visi dan misi yang jelas dalam mengembangkan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu terwujudnya kehidupan yang agamis, penuh kerukunan yang dinamis dan umat yang partisipatif membangun bangsa dan negara Indonesia di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan misinya adalah memantapkan kualitas moral dan etika yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan; meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup beragama; meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan; dan mengembangkan kemitraan dan pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan.
Visi misi ini dicanangkan setelah ia melihat realitas di masyarakat yang sebagian sudah kondusif namun sebagian yang lain masih ada kekurangannya. Sebagai langkah awal yang ia lakukan untuk mewujudkan visi misi tersebut adalah dengan melakukan konsolidasi ke dalam. Langkah ini ia tempuh sebagai cara untuk membaca, mengamati dan memahami, serta menganalisis kondisi obyektif Kanwil Depag Provinsi DIY sehingga ia menemukan beberapa persoalan yang menonjol yang tidak sesuai dengan tiga fungsi Departemen Agama ; fungsi administrasi dalam melayani kepentingan umat beragama, fungsi memotivasi terhadap umat beragama dalam rangka melaksanakan nilai-nilai agamanya, dan dalam membangun kerukunan umat beragama sebagai bagian untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa.
Untuk membangun pelayanan administrasi yang cepat dan tepat Kakanwil mencoba membangun SDM pegawai melalui peningkatan etos kerja, disiplin kerja dan ketepatan pegawai dalam melaksanakan kerja (the right man on the right place). Untuk membangun etos kerja dan disiplin kerja ia tempuh melalui pembinaan dan pelatihan. Pembinaan ia lakukan dalam apel pada setiap hari Senin. Bahkan sebagai upaya mewujudkan keterbukaan ia memberikan waktu setiap saat dan berbagai momen lainnya untuk menjalin komunikasi dengan seluruh pegawai. Dalam kesempatan seperti ini para pegawai diperkenankan menyampaikan seluruh uneg-uneg kedinasannya. Langkah ini sedikit banyak telah memunculkan suasana keterbukaan dan kekompakkan. Sedangkan untuk mewujudkan ketepatan pegawai dalam menangani pekerjaan, Kakanwil mencoba melaksanakan rotasi pegawai yang didasarkan pada skill. Dengan cara ini diharapkan setiap pegawai mendapatkan job atau tugas yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya.
Untuk memberikan pelayanan pada pendidikan agama dan keagamaan sesuai perkembangan yang ada, Kanwil Depag DIY mengadakan kerjasama dengan berbagai lembaga perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta terutama UIN Sunan Kalijaga, UNY, UMY, dan UII. Dengan kerjasama ini, jajaran di Kanwil Depag DIY diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk meningkatkan SDM sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing yang sementara ini sudah dapat dirasakan, adalah hampir seluruh pejabat berpendidikan S2. Untuk memenuhi tenaga kependidikan yang kurang, pegawai diberi kesempatan untuk menyesuaikan jenjang pendidikannya dengan tugasnya.
Dalam wilayah kerukunan umat beragama, meskipun secara umum telah terbangun konstruksi kerukunan yang cukup baik, namun masih diketemukan pula persoalan-persoalan SARA yang muncul dalam lingkup yang tidak begitu besar. Hal ini lebih disebabkan oleh adanya potensi-potensi yang bersifat laten yang dimungkinkan belum terselesaikan secara tuntas dan transparan. Untuk itulah Kakanwil mencoba menjembatani dengan cara membangun komunikasi umat beragama, terutama pemuka agama dan cendekiawannya, dengan cara menyelenggarakan berbagai dialog, musyawarah, sarasehan dan lokakarya kerukunan hidup umat beragama. Dari komunikasi antar umat beragama ini pada kenyataannya telah melahirkan forum komunikasi umat beragama yang bersifat mandiri dan independen tidak bergantung pada pemerintah, sehingga dimungkinkan setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui komunikasi antar mereka sendiri. Dalam hal ini, Kakanwil mengakui peran ulama, para tokoh agama dan cendekiawan telah banyak berbuat untuk mewujudkan religiusitas yang rukun, damai, tenang, tentram,dan dinamis menuju âJogja City of Toleranceâ.
Di bidang pendidikan, image madrasah yang kurang diapresiasi oleh masyarakat merupakan persoalan tersendiri. Masyarakat masih melihat madrasah sebagai sekolah yang bersifat sekunder, sekolah pilihan kedua, atau sekolah marginal yang tidak pernah menjadi alternatif pilihan kecuali terpaksa. Citra madrasah yang berkembang dalam masyarakat seperti ini memang didukung oleh realitas yang menunjukkan masih sedikitnya madrasah yang dapat menjadi madrasah unggulan sebagaimana sekolah-sekolah umum. Hal ini, tidak lain disebabkan oleh kurangnya penunjang dan terbatasnya sumber daya tenaga pengajar yang profesional. Oleh karena itulah Kakanwil mencoba lebih memfokuskan seluruh kegiatan untuk membangun kualitas pendidikan melalui pembangunan gedung madrasah, melengkapi fasilitas serta yang tidak kalah pentingnya memberikan beasiswa untuk tenaga pengajar agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Di bidang yang lain Kakanwil mengupayakan; peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan haji yang dibarengi dengan penambahan sarana dan prasranan gedung di komplek asrama haji; peningkatan pembinaan kerukunan hidup umat beragama bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi keagamaan, pembinaan keluarga sakinah, BAZIS, dan lain sebagainya.
Keberhasilan dalam mewujudkan visi misi ini tidak lepas dari partisipasi seluruh aparat, adanya suasana yang relatif kondusif, staf yang tanggap dan mantap serta landasan kerja yang ikhlas beramal. Selama dua tahun memimpin, beliau telah mampu melahirkan sejumlah prestasi yang menambah rangkaian prestasi yang telah dirintis dan dihasilkan oleh pendahulunya.

11. Drs. H. AFANDI, M.Pd.I (2008-2010)

Kalau orang bertemu dengannya, tentu tidak akan merasa ada jarak yang terlalu lebar. Kepribadiannya yang low profile tak menjadikan jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DIY sebagai penghalang ketika harus berkomunikasi dengan pegawai honorer sekalipun. Kesungguhan dan kegigihannya dalam melaksanakan tugas-tugas kantor selama ini telah membuahkan keteladanan kedinasan yang luar biasa. Karenanya sangat wajar, ketika dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 11 Desember 2007 banyak ucapan selamat dan dukungan dari kolega maupun seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY. Itulah Drs. H. Afandi, M.Pd.I.

Ia dilahirkan di Gunungkidul, tepatnya di dusun Ngrancang kelurahan Bleberan Kecamatan Playen pada tanggal 5 Oktober 1950. Semenjak kecil, Afandi telah dididik dalam keluarga yang memiliki komitmen keislaman kuat. Gurunya yang telah ikut berjasa terhadap pendidikan agamanya adalah H. Fahrurrozi. Selain mendapatkan les privat agama ia juga belajar agama di Pondok Pesantren al-Imam Wonokromo, sebuah pesantren yang lebih khusus untuk hafidzah.
Sekalipun lahir di Gunungkidul, namun masa-masa kecil Afandi lebih banyak dilewatkan di Yogyakarta. Sebab sejak usia kira-kira 5 tahun, ia sudah pindah ke Yogyakarta mengikuti orang tua yang mutasi ke kantor baru. Di Yogyakarta pada awalnya tinggal di perumahan Departemen Kehutanan. Setahun kemudian pindah ke Jalan Mawar. Dari sinilah Afandi kecil meskipun terlahir di daerah pegunungan, namun masa kecil dan masa remajanya lebih banyak dibentuk dalam suasana dan lingkungan perkotaan.

Sejarah Kepegawaian
Kita Ini Satu Keluarga
Dalam pandangan Afandi, kantor hendaknya disadari bersama sebagai sebuah keluarga kedua setelah keluarga di rumah. Sebagai sebuah keluarga maka sudah semestinya seluruh persoalan kantor, tugas-tugas kantor, hingga maju mundurnya kantor adalah menjadi tanggung jawab bersama. Tidak ada yang lebih mendominasi antara satu dengan yang lain. Semua memiliki orientasi tugas dan tanggung jawab yang sama, untuk bersama-sama menjaga dan membangun kantor Kementerian Agama. Kalaulah harus dibedakan, maka perbedaan tersebut hanyalah pada besar kecilnya tanggung jawab. Ini sangat wajar. Bukankah dalam keluarga kecil tidak semuanya memiliki kemampuan dan keahlian yang sama. Sehingga sangat wajar pula kalau mereka memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda.

Agar kantor bisa berjalan secara wajar, dibutuhkan kelapangan dada untuk bisa menerima saran, masukan, bahkan kritik sekalipun. âBagaimana kita bisa tahu apa yang dirasakan oleh pegawai kalau kita alergi terhadap kritikanâ, tuturnya. Karena itu ia melanjutkan agenda koordinasi antar pejabat dan komunikasi bulanan dengan seluruh pegawai.

Baginya, menjadi Kepala Kantor itu tak ubahnya menjadi kepala keluarga. Kalau ada sebuah keluarga besar yang memiliki anak yang cukup banyak. Tidaklah mungkin bisa membentuk sikap dan kepribadian anak yang sama. Sudah dapat dipastikan sikap dan kepribadian mereka berbeda-beda. Ada anak yang alim. Ada anak yang penurut. Ada anak yang pintar. Namun ada pula anak yang nakal, bengal, pemberontak, agak lambat dan lain sebagainya. Akan tetapi apapun sikapnya, mereka itu tetap bagian dari keluarga.

Harus disadari bersama, bahwa tiada gading yang tak retak, tidak ada orang yang sempurna tanpa cacat. Karenanya di balik kelebihan yang dimiliki pastilah ada kekurangan, atau di balik kekurangannya pastilah memiliki kelebihan. Dengan kata lain setiap orang itu memiliki keistimewaan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Ibarat taman bunga, mawar dan melati itu semuanya indah dengan keharumannya masing-masing. Ini semua menghajatkan adanya sebuah kesadaran dan kemauan bersama untuk saling mengapresiasi dan saling menyempurnakan, bukan saling mencari kelemahan dan kekurangan orang lain. Inilah modal dasar yang harus dimiliki agar Kementerian Agama dapat berkembang secara lebih dinamis. Komunikasi dalam bentuk koordinasi pejabat dan seluruh pegawai ini tetap dilaksanakan, meskipun sudah menempati gedung baru yang cukup megah.

Beberapa Hambatan
Dalam penentuan kebijakan-kebijakan pembangunan di bidang agama, Afandi selaku Kakanwil senantiasa bercermin pada kebijakan-kebijakan yang telah diambil para pendahulunya sebagai bentuk kontinyuitas program dan membangun alternatif program sebagai langkah antisipatif dan preventif terhadap persoalan-persoalan kekinian yang muncul. Di sisi lain Afandi juga tidak sekedar berharap dan menekankan pada setiap pegawai, akan tetapi ia juga memberikan satu keteladanan dalam membangun suasana dan budaya kerja yang mampu mendukung terhadap pencapaian harapan-harapan tersebut.
Ada beberapa persoalan yang dipandang penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan dalam kepemimpinannya sebagai Kakanwil. Pertama, adanya suasana kerja yang lebih menekankan pada hubungan atasan-bawahan. Kinerja para pegawai lebih didasarkan pada hubungan yang sifatnya structural, sehingga tidak mampu terbangun satu sistem dan mekanisme kerja yang berjalan secara mandiri. Disiplin waktu kerja bagi para pegawai lebih didasarkan pada ketidakenakan para pegawai terhadap pimpinan. Keikutsertaan dalam kegiatan, sebagai bentuk partisipasi aktif pegawai, seperti senam ataupun apel pagi lebih didasarkan pada rasa sungkan yang berlebihan terhadap pimpinan. Akibatnya denyut kinerja pegawai itu lebih didasarkan pada rasa ketidakenakan, rasa sungkan atau rasa takut yang berlebihan. Mestinya denyut kinerja ini lebih terbangun atas kesadaran yang didasari penuh ketulusan dan keikhlasan.

Langkah pertama yang ditempuh, Kakanwil mencoba membangun komitmen bersama melalui peningkatan komunikasi aktif dan efektif. Afandi melanjutkan kebijakan yang telah ditempuh sebelumnya yaitu membuka ruang partisipasi yang lebih longgar dalam bentuk pertemuan rutin pegawai dan koordinasi rutin para pejabat. Pertemuan rutin pegawai ini dilaksanakan pada setiap habis apel pada hari Senin pertama pada setiap bulannya. Seluruh pegawai, tak terkecuali, berkumpul di ruang aula untuk saling mengevaluasi pelaksanaan program di kantor. Setiap pegawai dapat secara bebas memberikan kritik, saran dan masukan terhadap Kakanwil dalam kerangka membangun kinerja kantor yang lebih baik. Dengan langkah ini sama-sama dapat mengetahui dan memahami apa yang diinginkan kantor dan apa yang diinginkan pegawai. Saling memahami dan mengerti inilah yang menjadi pondasi membangun komitemen bersama memajukan kinerja kantor.

Sedangkan koordinasi pejabat dilakuan pada setiap hari Selasa pagi dengan istilah coffee morning. Dalam coffee morning masing-masing unit kerja yang ada di Kanwil Kementerian Agama akan menyampaikan informasi rencana pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan pada setiap minggunya. Di sisi yang lain pimpinan juga dapat melakukan hal yang sama baik bersifat harapan, evaluasi maupun arahan terhadap program agar dapat dilaksanakan secara optimal. Langkah ini merupakan upaya membangun sebuah arah besar bagi seluruh program yang dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Agama. Selain itu juga merupakan wahana untuk mengevaluasi, mengkoreksi dan menghimpun berbagai masukan untuk menentukan satu kebijakan yang sesuai dengan harapan bersama.

Kedua, adanya hubungan antar unit kerja di internal Kanwil yang kurang harmonis. Sikap ego sektoral dari masing-masing unit kerja cukup dapat dirasakan pada awal kepemimpinannya. Masing-masing unit kerja lebih menonjolkan kepentingannya sendiri dari pada yang lain. Akibatnya tidak mudah untuk membangun Kanwil secara utuh. Kepentingan kantor yang lebih besar tidak terdukung secara maksimal dalam sinergitas program dari masing-masing unit kerja. Bahkan ada kecenderungan masing-masing unit kerja bekerja dan berjalan sendiri dalam pelaksanaan kegiatan. Melalui rapat koordinasi, seperti coffee morning, hal ini selalu menjadi titik tekan Kakanwil agar semua dikembalikan dalam koridor tugas dan kewenangannya masing-masing. Sebagai contoh kebijakan yang diambil pada waktu itu adalah menindaklanjuti kebijakan pemerintah mensentralkan seluruh persoalan keuangan pada satu rekening bendahara di Subbag Keuangan dan IKN. Seluruh rekening yang lain diperintahkan untuk ditutup dan dihapuskan.

Persoalan informasi kepada masyarakat melalui media massa diperintahkan untuk dipusatkan di Subbag Hukmas dan KUB. Tidak diperkenankan informasi itu diberikan oleh masing-masing unit kerja. Semuanya terkoordinasi pada subbag ini, sehingga informasi tersebut terolah dan terkendali dengan baik. Begitu pula dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan partisipasi bersama Kakanwil memerintahkan untuk ditopang dan didukung secara bersama-sama. Pengembalian pelaksanaan kegiatan pada unit kerja yang memiliki tugas dan kewenangan ini pada akhirnya mampu membangun sebuah kebersamaan antar unit sehingga tidak ada lagi yang berbicara dalam ranah kepentingan sektoral.

Ketiga, lemahnya hubungan lintas sektoral baik dengan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat maupun Pemerintah Provinsi pada umumnya. Lemahnya hubungan lintas sektoral ini dapat ditengarai dari kurang dilibatkannya Kanwil dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Keraton maupun Pemerintah Provinsi. Kanwil Kemenag dipandang sebelah mata. Karenanya sangat dapat dipahami bila pada awalnya seluruh kegiatan keagamaan di pemerintah provinsi dipercayakan pada Bidang Agama di Dinas Sosial. Tidak ada koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan, apalagi penyerahan kewenangan pada Kanwil Kemenag untuk melaksanakan kegiatan.

Memahami persoalan ini Kakanwil mencoba melakukan satu terobosan dengan meningkatkan komunikasi dan senantiasa menghadiri sendiri setiap undangan yang datangnya dari Keraton maupun Pemerintah Provinsi. Sebab Keraton dan Pemprov merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Satu sisi Sultan selaku raja tapi sisi lain Sultan juga sebagai Gubernur, sehingga pendekatan dilakukan secara langsung dengan keduanya. Di sisi yang lain, setiap kegiatan-kegiatan besar yang ada di Kanwil, juga senantiasa mengikutkan pihak Keraton dan Pemprov. Upaya ini mampu melahirkan satu kepercayaan baru bahwa Kanwil Kemenag memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap setiap kegiatan Keraton dan Pemprov.

Kegiatan yang merupakan manivestasi kerjasama antara Kanwil Kemenag dengan Pemprov melanjutkan kerjasama yang telah terjalin pada masa kepemimpinan Kakanwil sebelumnya adalah pelaksanaan pengajian rutin aparat dan pejabat yang dilaksanakan setiap bulan sekali. Kanwil Kemenag dipercaya penuh sebagai penyelenggara kegiatan ini dalam bentuk menjadwal dan mengkoordinasikan pada instansi terkait, mencarikan penceramah, bahkan memimpin pelaksanaannya. Dalam hal ini Kakanwil senantiasa hadir dan memandu tanya jawab seusai ceramah. Demikian pula kegiatan Pospenas, MTQ, MQK dan lain sebagainya dilaksanakan dalam satu koordinasi dengan Pemprov.

Sedangkan dalam hubungannya dengan Keraton atau setidak-tidaknya berkaitan dengan harapan besar Keraton untuk menjaga dan melestarikan budaya-budayanya. Kanwil Kementerian Agama membangun sebuah visi baru yaitu Terwujudnya Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang Agamis dan Berbudaya. Penguatan kehidupan agamis adalah hal yang sudah sewajarnya sebagai sebuah Kementerian yang memang membidangi agama. Namun hal ini diberi muatan berbudaya, sebagai sebuah komitmen Kanwil terhadap pelestarian budaya Keraton. Sehingga secara filosofis bagaimana Kanwil ingin mewujudkan masyarakat yang agamis akan tetapi budaya yang ada tidak tercabut. Langkah ini secara riil diwujudkan dalam bentuk tatanan kerjasama yang lebih baik dalam bentuk MoU dengan Keraton dalam pelaksanaan kegiatan Majelis Bukhoren pada setiap dua lapan sekali, Pengetan Surud Dalem Kaping IX setiap Ahad Pon, menginisiasi predikat Yogyakarta Serambi Madinah, dan membantu penyelenggaraan Semaan Al-Quran Mantab Purbojati Keraton. Semua ini menunjukkan satu perkembangan yang positif sehingga pada akhirnya dengan partisipasi dan keikutsertaan seperti itu menjadikan Keraton memberikan penghargaan terhadap Kakanwil sebagai Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) yang gelar lengkapnya adalah Drs. KRT. H. Afandi Wasistabrata, M.Pd.I.

Prestasi yang Dicapai
Pertama, Kanwil Kementerian Agama berupaya membangun kehidupan masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai religius dengan tetap memberikan apresisasi yang tinggi terhadap nilai-nilai budaya. Apalagi di Daerah Istimewa Yogyakarta, nilai-nilai budaya tersebut harus dipertegas sebagai hasanah Keraton yang harus digali dan diuri-uri. Kanwil Kementerian Agama sudah semestinya menjadi instansi yang senantiasa menempatkan diri pada posisi koordinatif dengan Keraton dan Pemerintah Provinsi. Langkah-langkah yang diambil senantiasa dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur dan jajarannya. Ini merupakan langkah awal sebagai sebuah upaya melakukan pemahaman ulang terhadap makna instansi vertikal dalam konteks otonomi daerah.

Sudah selayaknya Kanwil memahamkan diri sebagai instansi yang memiliki jalur koordinatif dan konsultatif ganda. Ibaratnya dalam setiap pelaksanaan kegiatan, senantiasa merealisasikan kebijakan Kementerian Agama RI dalam bingkai kebijakan pemerintah daerah. Ini tentu membutuhkan upaya komunikasi dan koordinasi lintas sektoral yang sangat kuat. âSelaku Kakanwil yang kemarin dilantik Gubernur, maka saya senantiasa siap setiap saat untuk ditugaskan oleh Gubernur.â, kata ayah dari Lukman Ardi ini dengan bersemangat.

Kesungguhan dan keseriusan Drs. H. Afandi, MPdI, seperti ini pada akhirnya mampu menghasilkan beberapa prestasi. Pertama, mampu membangun kedekatan dengan Pemprov dan Keraton. Hubungan yang selama ini agak jauh, sekarang ini sudah cukup dekat. Kakanwil beberapa kali mendapatkan disposisi langsung dari Gubernur sebagai sebuah bentuk penugasan sekaligus kepercayaan untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang agama. Dalam penyambutan tamu-tamu Gubernur yang berkaitan dengan bidang agama Kakanwil senantiasa dilibatkan. MTQ, STQ, Pospenas, MQK dan kegiatan-kegiatan yang sejenis telah dilakukan melalui koordinasi terlebih dahulu antar instansi yang ada. Bahkan dalam perubahan SOTK yang baru Bidang Agama yang ada di Dinas Sosial dihilangkan dan masuk menjadi bagian di Biro Kesra, sehingga secara tidak langsung pembangunan di bidang agama dipercayakan kepada Kanwil Kementerian Agama.

Kedua, persoalan kerukunan umat beragama. Kerukunan hidup umat beragama perlu menjadi perhatian lebih serius karena masyarakat Yogyakarta adalah masyarakat yang majemuk, dan agama adalah salah satu unsur penting dalam kemajemukan. Karena itu agama juga dapat menjadi beban dan sekaligus menjadi asset bagi bangsa ini. Para ahli mengatakan bahwa agama adalah integrating factor dan disintegrating factor sekaligus. Kesadaran inilah yang membingkai berbagai kebijakan pemerintah dalam pembinaan kerukunan umat beragama.

Dalam konteks ini, Kanwil Kementerian Agama mengambil peran utama dalam menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/8 tahun 2006 serta Peraturan Gubernur No. 10/2007 tentang Pedoman Pembentukan FKUB di tingkat Provinsi dan Kab/Kota. Dari 5 Kabupaten dan Kota telah terbentuk 4 FKUB yaitu di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulonprogo. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul, hingga saat ini masih dalam proses pembentukan. Di tingkat Provinsi, proses pembentukan FKUB yang diwarnai tarik ulur yang cukup panjang pada akhirnya dapat dibentuk di penghujung tahun 2008. FKUB Provinsi DIY di bawah kepemimpinan Drs. KH. Toha Abdurrahman menjadi mitra strategis Kanwil Kementerian Agama dalam membangun dan mewujudkan kerukunan hidup umat beragama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama, bersama dinas dan instansi terkait, Kanwil Kementerian Agama sebagai leading sectornya memberikan fasilitasi baik sarana maupun prasarana seperti kantor sekretariat FKUB, mebelair, komputer, laptop, LCD dan lain sebagainya. Begitu pula untuk menunjang biaya operasional, Kanwil telah memberikan anggaran secara rutin pada setiap tahunnya kepada seluruh FKUB baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dengan demikian FKUB yang sudah terbentuk tersebut tidak sekedar menjadi organisasi papan nama, akan tetapi memang betul-betul dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara maksimal.

Ketiga, pengembangan Pondok Pesantren. Pondok pesantren sebagai salah satu di antara pilar dan saka guru keberagamaan sangatlah penting untuk dikembangkan. Selain karena jumlahnya yang cukup banyak dan tersebar, juga karena kontribusi yang telah diberikan pondok pesantren kepada negeri ini tidaklah dapat diragukan lagi. Bagaimana pondok pesantren ikut berperan dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat, membangun spirit masyarakat, membangun religiusitas masyarakat, bahkan ikut memberdayakan masyarakat dari sisi ekonomi dan pendidikan tidaklah diragukan lagi. Peran yang telah dilakukan seperti ini dan ditambah dengan kepercayaan masyarakat yang sangat besar, telah menempatkan pondok pesantren dalam posisi yang sangat strategis dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

Dalam konteks ini kebijakan Kakanwil yang menonjol adalah memberikan bantuan dana bagi pembangunan kembali pondok-pondok pesantren yang rusak akibat gempa. Ini diberikan pada masa transisi pergantian Kakanwil antara Drs. H. Ngatidjan,MA dan Drs. H. Afandi, M.Pd.I. Selain itu Kanwil mampu merumuskan tata aturan yang berkaitan dengan kriteria pondok pesantren. Kriteria atau kategori ini menjadi sangat penting untuk dirumuskan, karena pada masa itu bermunculan banyak pondok-pondok pesantren baru yang tidak jelas. Ponpes-ponpes ini dibangun hanya berorientasi pada penggalangan dan pengumpulan dana, dan bukan didirikan sebagai sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang cukup kental dengan nilai-nilai keagamaan. Akibatnya ponpes-ponpes yang memang betul-betul sebagai sebuah lembaga pendidikan keagamaan menjadi terusik eksistensinya. Karena itulah Kanwil Kementerian Agama menjembatani persoalan ini dengan merumuskan kriteria Pondok Pesantren. Dengan kriteria ini, Kanwil akan lebih mudah untuk memberikan sertifikasi pendirian pondok pesantren baru, dan memudahkan pula ketika merekomendasi atau memberikan bantuan.

Keempat, bidang Haji. Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang banyak mendapat perhatian dari berbagai lapisan masyarakat. Kanwil Kementerian Agama telah memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, sehingga terus berupaya meningkatkan pelayanan dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang bermaksud menunaikan ibadah haji. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyerahkan penyelenggaraan ibadah haji sepenuhnya ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota. Mulai tahun 2007 sambungan on line SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) sudah sampai di tingkat Kabupaten/Kota, sehingga pelayanan akan lebih mendekatkan para calon jamaah haji. Bahkan dalam hal pendaftaran dan bimbingan telah dilakukan dengan baik di tingkat KUA Kecamatan. Ini bisa berjalan dan terselenggara dengan baik, berkat kerja keras dan kerja cerdas dari unit kerja dan satuan kerja terkait baik dari tingkat Kanwil, Kantor Kemenag, dan KUA Kecamatan.

Kelima, di bidang Pendidikan. Pendidikan di lingkungan Kanwil Kementerian Agama telah berjalan dengan baik. Perkembangan awal hingga sekarang telah menunjukkan pula sebuah akselarasi kemajuan yang cukup cepat. Namun demikian, seperti kata pepatah bahwa tiada gading yang tak retak, maka pendidikan di lingkungan Kanwil Kementerian Agama saat ini juga masih menyisakan beberapa persoalan penting, terutama bagaimana menjadikan madrasah sebagai pilihan utama masyarakat dalam mempercayakan pendidikan anak-anaknya. Ini membutuhkan kerja keras dari seluruh civitas pendidikan agar dapat mewujudkan kualitas pendidikan madrasah yang bisa disandingkan dengan kualitas pendidikan sekolah. Dalam dunia kerja, pilihan itu juga tidak menempatkan madrasah menjadi pilihan yang terbaik. Kebijakan Kakanwil dalam hal ini adalah bagaimana memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap para pendidik. Tunjangan sertifikasi guru menjadi prioritas untuk secepatnya diselesaikan. Dengan suatu harapan, mudah-mudahan akan mampu mendorong para guru dalam memperbaiki kualitas dan mutu pendidikan. Memanfaatkan situasi dan realitas yang ada sebagai bagian untuk memberikan spirit bagi kemajuan madrasah. Munculnya kasus-kasus korupsi, nepotisme, kolusi dan kejadian-kejadian yang sifatnya amoral dikemas menjadi sebuah isyu penting untuk menyadarkan bersama betapa pentingnya pendidikan agama, sehingga dalam kurun kepemimpinannya dapat dirasakan betapa animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya ke madrasah menjadi sangat besar dan tinggi. Dengan demikian pendidikan agama atau pendidikan madrasah diyakini mampu menopang terbangunnya konstruksi moralitas bangsa.

Keenam, melihat perkembangan tehnologi yang semakin canggih, Kakanwil menyadari betul bahwa untuk dapat melakukan tugas-tugas kedinasan terutama dalam memberikan informasi kepada masyarakat dengan baik harus bersinergi dengan tehnologi yang sedang berkembang dalam masyarakat. Dunia maya atau dunia internet telah menjadi rujukan masyarakat. Siapa yang tidak mengenal face book atau yahoo masanger, dua fasilitas jaringan internet yang sudah sangat memasyarakat. Perkembangan hand phone yang begitu cepat telah mempermudah siapapun untuk bisa mengakses internet. Karenanya dalam kerangka memberikan informasi yang cepat dan akurat, Kakanwil menegaskan pentingnya membuat website resmi Kanwil sehingga terwujud website Kanwil dengan nama Yogyakarta.Kemenag.go.id. Melalui website inilah infomasi dan penjelasan yang dipandang penting dapat diakses secara langsung oleh masyarakat. Website ini ditangani oleh satu team yang dibentuk atas dasar SK Kakanwil. Team ini diharapkan pada perkembangan ke depan dapat menjadi embrio terwujudnya sistem administrasi yang menggunakan fasilitas internet. Seluruh tata administratif dilakukan melalui fasilitas internet, sehingga bisa dibayangkan berapa anggaran yang dapat dihemat. Akan tetapi tentu saja sekarang ini baru menjadi embrio awal belum sampai menjadi gerakan dan kesadaran bersama.

Ketujuh, terbangunnya klinik kesehatan di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY. Pada pertengahan tahun 2010, Kakanwil melihat bahwa persoalan kesehatan pegawai adalah hal yang sangat penting. Berapa pegawai yang sehari-harinya kelihatan cukup sehat, akan tetapi tiba-tiba terserang penyakit yang sudah dalam stadium yang cukup kronis. Tidak sedikit dari pegawai tersebut yang kemudian meninggal dunia dalam keadaan masih menjadi pejabat atau pegawai aktif. Keadaan ini tentu saja menjadi sebuah keprihatinan yang sangat besar, sehingga perlu dicarikan solusi antisipasinya. Kebetulan dalam penerimaan CPNS tahun 2008 terdapat satu pegawai yang memiliki back ground pendidikan dari kedokteran umum. Pegawai inilah yang kemudian dipersiapkan untuk memimpin klinik kesehatan yang didirikan di lingkungan Kanwil Kementerian Agama. Dengan klinik kesehatan ini setiap pegawai bisa memeriksakan kesehatan setiap saat, mengecekkan sewaktu-waktu ataupun mengkonsultasikan kesehatannya, sehingga sangat dimungkinkan kesehatan dari seluruh pegawai dapat dicermati sejak dini. Harapannya, kalau pegawai dapat mengetahui penyakitnya sejak dini tentu akan lebih memudahkan untuk mengantisipasi dan menyembuhkannya sebelum penyakit tersebut menjadi lebih kronis.

Keberhasilan capaian program-program di atas merupakan satu prestasi yang membanggakan semua pihak. Secara keseluruhan capaian atas prestasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kontribusi seluruh pegawai yang secara bersama-sama mampu membangun iklim yang kondusif. Kondusifitas ini dapat dilihat dari kebijakan pertama Kakanwil yang menitikberatkan pada persatuan dan kesatuan pegawai. Dalam pandangan Kakanwil, agar bisa menjalankan semua tupoksinya dengan baik, perlu adanya kesatuan lahir batin antara seluruh komponen di lingkungan Kanwil Kementerian Agama. Tentu saja hal ini bisa terwujud jika terjalin komunikasi yang baik.

Pengganti dari Ngatidjan ini juga menekankan terwujudnya kesadaran yang tinggi di kalangan pegawai untuk meningkatkan prestasinya baik secara pribadi maupun kelembagaan. Artinya ada komitmen dan integritas untuk memberikan yang terbaik bagi Kanwil Kementerian Agama. Dengan adanya kesadaran yang tinggi, setiap pegawai akan menjalankan seluruh tugasnya secara maksimal, terlepas apakah ada yang mengawasi atau pun tidak. Apabila dibarengi dengan pemahaman yang baik atas fungsi dan tugasnya masing-masing tentu akan menghasilkan prestasi yang menawan. Dengan cara demikian dan dibingkai dalam sebuah sistem yang tertata diharapkan bendera dan citra Kementerian Agama di kemudian hari akan semakin berkibar.

12. Drs. H. MASKUL HAJI, M.Pd.I (2010 - sekarang)

Perawakan yang tinggi tegap terkadang membuat orang segan untuk bertegur sapa, akan tetapi jika sudah berkomunikasi dengan orang nomor satu di Kanwil Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta ini, orang pasti setuju bahwa sebenarnya ia merupakan sosok yang sangat ramah dan siap mendengarkan siapapun lawan bicaranya. Pengalaman dan pengabdiannya yang sudah cukup lama di Kementerian Agama, membuatnya tak ragu lagi ketika mendapatkan panggilan Menteri Agama RI di Jakarta untuk dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta menggantikan Drs. H. Afandi, M.Pd.I yang memasuki purna tugas.

Drs. H. Maskul Haji, M.Pd.I dilahirkan di Desa Geneng Mulyo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Maskul Haji kecil lahir dan tumbuh di lingkungan keluarga petani tambak yang memiliki tradisi religi yang sangat kuat. Walaupun tinggal di desa kecil di pesisir pantai, namun kualitas pendidikan tak kalah dengan daerah lainnya. Setiap anak di desanya mendapatkan pendidikan ganda, pagi mendapatkan pendidikan umum di sekolah, sedangkan sore hari mendapatkan pendidikan agama di madrasah.
Dalam urutan keluarganya, putra dari pasangan H. Nurkholis dan Hj. Siti RUbaiah ini, merupakan anak keempat dari enam bersaudara. Lahir dalam sebuah keluarga besar, menjadikannya tumbuh menjadi pribadi yang toleran dan tak segan untuk saling berbagi. Tiga saudara tuanya yakni Masykuri, Rusmidah dan Ruminingsih, sedangkan dua adiknya adalah Aslikhah dan Rumini.

Dalam urusan pendidikan, Drs. H. Maskul Haji, M.Pd.I mengawali pendidikan formalnya di sebuah SDN Geneng Mulyo tahun 1971, setelah tamat kemudian melanjutkan ke PGAN 6 tahun di Lasem Rembang. Sebenarnya keputusannya melanjutkan ke PGAN merupakan jalan tengah dari harapan pribadi dengan harapan orangtua yang menghendaki agar ia melanjutkan ke pondok pesantren setelah lulus dari sekolah dasar. Dengan melanjutkan ke PGAN ia berharap akan mendapatkan ilmu agama dan ilmu umum secara berimbang.

Setelah menamatkan PGAN di Rembang, pria yang berulang tahun pada tanggal 27 Maret 1959 ini melanjutkan kuliah di IAIN Sunan Kalijaga, jurusan Aqidah Filasafat. Sebenarnya dahulu Maskul Haji kecil bercita-cita menjadi seorang TNi, baru dibangku kuliah inilah ia dapat menyalurkan cita-citanya dengan aktif di kegiatan Menwa (Resimen Mahasiswa). Bahkan ia pernah mengikuti pendidikan latihan dasar (Diklatsar) di Gombong dan Kursus Kader Pelaksana (Suskalak) di Magelang. Dalam strata kepangkatan tertinggi yang pernah ia dapatkan adalah Kepala Seksi Logistik di Batalyon 3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1984.

Melihat pengalamannya di MENWA tidaklah mengherankan jikalau sekarang penampilannya masih seperti seorang prajurit. Walaupun aktif di kegiatan MENWA untuk mengembangkan kemampuan di bidang organisasi kemahasiswaan, ia juga aktif sebagai anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

©2008 Kementerian Agama Republik Indonesia Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan
Halaman ini diproses dalam waktu 0.005221 detik