Sabtu, 1 November 2014
   HOME   PRODUK PERUNDANGAN   PROFIL      KONTAK KAMI    GALERI   LINK TERKAIT    SITEMAP   






Gambaran Umum Provinsi DIY

A. Gambaran Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
1. Asal Usul
Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan, yaitu Kasultanan, termasuk di dalamnya terdapat juga Kadipaten Pakualaman. Daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri seperti Yogyakarta ini, di zaman penjajahan Hindia Belanda disebut Zelfbesturende Landschappen. Di zaman kemerdekaan disebut Daerah Swapraja.
Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat berdiri sejak tahun 1756, didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Kadipaten Pakualaman berdiri sejak tahun 1813, didirikan oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) kemudian bergelar Adipati Paku Alam I. Baik Kasultanan maupun Pakualaman, diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangganya sendiri.
Ketika Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII mengetok kawat kepada Presiden RI, menyatakan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara RI, serta bergabung menjadi satu mewujudkan satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.
Kemudian Negara RI mengeluarkan Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden RI Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan), kemudian UU Nomor 18 Tahun 1964. Kesemuanya mengatur perihal pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom. Terakhir UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, di samping mengatur Pemerintahan Daerah Otonom, sekaligus mengatur Pemerintahan Administratif.
Sebagai Daerah Otonom setingkat Provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk secara tersendiri dengan UU Nomor 3 Tahun 1950 jo Nomor 19 Tahun 1950 yang sampai saat ini masih berlaku. Disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi bekas Daerah Kasultanan dan Daerah Pakualaman.
Sesudah Sri Sultan Hamengku Buwono IX wafat pada tanggal 3 Oktober 1988, Sri Paku Alam VIII sebagai Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sehari-hari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 340 Tahun 1988, beliau diangkat sebagai Penjabat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pada saat ini Kraton Yogyakarta dipimpin oleh Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono X yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Puro Pakualaman dipimpin oleh Sri Paduka Paku Alam IX sekaligus sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Keduanya memainkan peran yang sangat menentukan dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat-istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang sangat heterogen.
2. Keadaan Alam dan Iklim
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu dari 32 provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara geografis, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di tengah Pulau Jawa bagian selatan. Bentuk wilayahnya menyerupai bangun segitiga dengan puncak Gunung Merapi di bagian utara dengan ketinggian 2.911 M di atas permukaan air laut, sedangkan pada bagian kaki, dua buah dataran membentang ke arah selatan membentuk dataran pantai yang memanjang di tepian Samudera Indonesia.
Secara astronomis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 7.33° - 8.12° Lintang Selatan dan 110° - 110.50° Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut :
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Kabupaten Magelang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri
- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Kabupaten Klaten
Dengan luas wilayah 3.185,80 km² atau 0,17 dari luas wilayah Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi terkecil setelah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan secara administatif meliputi 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu :

- Kota Yogyakarta dengan luas 32,50 Km² (1,02
)
- Kabupaten Bantul dengan luas 506,85 Km² (15,91 )

- Kabupaten Kulonprogo dengan luas 586,27 Km² (18,40
)
- Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 Km² (46,62 )

- Kabupaten Sleman dengan luas 574,82 Km² (18,04
)
Berdasarkan informasi Badan Pertanahan Nasional, dari 3.185,80 km² luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 35,93 persen merupakan jenis tanah Lithosol, 27,41 persen Regosol, 11,93 persen Lathosol, 10,45 persen Grumusol, 10,30 persen Mediteran, 2,24 persen Alluvial, dan 1,74 persen adalah tanah jenis Rensina. Sebagian besar wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada ketinggian antara 100 m – 499 m dari permukaan laut atau sebesar 65,65 persen, ketinggian kurang dari 100 m sebesar 28,84 persen, ketinggian antara 500m – 999 m sebesar 5,04 persen, dan ketinggian di atas 1.000m sebesar 0,47 persen.
Secara fisiografis, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) satuan wilayah, yaitu :
- Satuan Fisiografi Gunung berapi Merapi, dengan luas ± 582,81 km² dan ketinggian 80 – 2.911 m dpl.
- Satuan Pegunungan Selatan, dengan luas ± 1.656,25 km² dan ketinggian 150 – 700 m dpl.
- Satuan Pegunungan Kulonprogo, dengan luas ± 706,25 km² dan ketinggian 0 – 572 m dpl.
- Satuan Dataran Rendah, dengan luas ± 215,62 km² dan ketinggian 0 - 80 m dpl.
Di satuan terakhir inilah terletak Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu “Yogyakarta Hadiningrat” yang merupakan sentral kegiatan dari segenap masyarakat dari berbagai penjuru tanah air. Karena itu pula maka kota ini dikenal luas sebagai kota pelajar/mahasiswa, pendidikan, perjuangan, serta kota budaya. Secara historis Yogyakarta merupakan kota tua dari Kerajaan Mataram yang sampai kurun ini masih berdiri tegak “Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat” yang memiliki peran penting bagi tumbuh dan berkembangnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat awal revolusi kemerdekaan, serta dalam kehidupan beragama, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat pada umumnya. Di satuan ini pula terletak lokasi gedung Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memanfaatkan lahan tanah seluas 7.085 m², tepatnya terletak di Jalan Sukonandi 8 Yogyakarta.
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beriklim tropis dengan curah hujan berkisar antara 6 mm – 949 mm yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan yang rendah umumnya dijumpai di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Bantul, sedangkan curah hujan yang relatif tinggi dijumpai di wilayah Sleman.
3. Adat-Istiadat dan Sistem Kemasyarakatan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu wilayah yang dikenal dengan pusat kebudayaan di Indonesia baik berupa peninggalan sejarah, peninggalan purbakala, seni budaya maupun adat-istiadat tradisional yang adhiluhung. Kondisi ini didukung oleh keberadaan Kraton Kasultanan dan Puro Pakualaman sebagai pusat budaya Jawa.
Wilayah bagian selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang masih mengikuti dan mendukung kebudayaan Kejawen. Pada umumnya mereka membentuk kesatuan-kesatuan hidup setempat yang menetap di desa-desa. Mereka masih menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dalam penggunaannya bahasa Jawa memiliki tingkatan, yakni bahasa Jawa Ngoko dan bahasa Jawa Krama. Kriteria ini didasarkan pada usia maupun status sosial dari orang yang diajak bicara atau yang sedang dibicarakan.
Masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini menganut budaya Jawa yang sudah mulai mengalami perkembangan. Sejak masa kerajaan Mataram, agama Islam telah berkembang, sehingga kebudayaan Jawa berkembang secara menyeluruh. Hasil-hasil budaya yang timbul merupakan perpaduan antara kebudayaan lokal, yakni Hindu, Budha serta kebudayaan Islam. Masuknya Belanda sebagai penjajah turut mempengaruhi kehidupan masyarakat Jawa maupun Kraton. Sebagai konsekuensinya budaya Jawa juga terpengaruh oleh budaya Barat.
Pada awalnya, sistem kemasyarakatan (orang Jawa) secara garis besar terstratifikasi atas priyayi yang terdiri dari keluarga bangsawan, pegawai negeri dan kaum terpelajar dengan orang kebanyakan yang disebut wong cilik, seperti petani, tukang-tukang dan pekerja kasar lainnya. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, stratifikasi sosial masyarakat yang semula terstratifikasi dalam beberapa lapisan tersebut semakin memudar. Kondisi ini didukung oleh perkembangan tingkat pendidikan yang cukup pesat, di mana semakin banyak orang yang dapat mengenyam pendidikan yang semakin tinggi.
Sifat kegotong-royongan masih menjadi ciri dari masyarakat yang tinggal di pedesaan. Sementara bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan sifat kegotong-royongan ini sudah semakin pudar dan bergeser ke arah sifat yang individualis. Setiap anggota masyarakat sudah disibukkan dengan pekerjaan dan kehidupannya masing-masing, sehingga interaksi sosial di antara mereka sudah semakin berkurang.
B. Penduduk dan Kehidupan Beragama di Provinsi DI Yogyakarta
1. Penduduk
Jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2000, jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 3.119.397 jiwa. Persebaran penduduk antar Kabupaten/Kota tidak merata. Persentase terbesar penduduk tinggal di Kabupaten Sleman, sedangkan persentase terkecil penduduk berada di Kabupaten Kulonprogo. Sifat lain yang menonjol adalah kepadatan penduduknya yang cukup tinggi. Kepadatan penduduk mencapai 1.055 jiwa per kilometer persegi. Kota Yogyakarta mempunyai kepadatan jauh di atas kabupaten-kabupaten lainnya.
Berdasarkan data yang dikutip dari buku Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2004 (KDA 2004) yang diolah dari Instrumen Pengumpulan Data (IPD) KUA Kecamatan se-DIY, bahwa jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai akhir tahun 2004 tercatat 3.413.183 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 1.678.376 jiwa atau 49,17 persen dan penduduk perempuan sebanyak 1.734.807 jiwa atau 51,4 persen. Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, komposisi penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :
- Kota Yogyakarta : 509.146 jiwa (14,92 )

- Kabupaten Bantul : 805.166 jiwa (23,59
)
- Kabupaten Kulonprogo : 448.187 jiwa (13,13 )

- Kabupaten Gunungkidul : 753.008 jiwa (22,06
)
- Kabupaten Sleman : 897.676 jiwa (26,30 )

Sedangkan ditinjau menurut pemeluk agama, komposisi penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- Pemeluk Agama Islam : 3.118.827 (91,38
)
- Pemeluk Agama Kristen : 98.300 (2,88 )

- Pemeluk Agama Katolik : 183.485 (5,38
)
- Pemeluk Agama Hindu : 5.964 (0,17 )

- Pemeluk Agama Budha : 5.500 (0,16
)
- Lainnya :1.107 (0,03 %)
Agama Islam berkembang cukup baik di kalangan masyarakat dan dianut oleh sebagian besar masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan kriteria pemeluk agamanya, masyarakat (khususnya orang Jawa) biasanya membedakan antara orang santri dan orang kejawen. Dalam kaitannya dengan Kejawen, mereka masih mempercayai adanya hari-hari yang dianggap istimewa, misalnya hari Jum’at Kliwon dan Selasa Kliwon. Kedua hari tersebut dianggap sebagai hari keramat. Sebab itu, ada sebagian masyarakat yang melakukan kegiatan ziarah ke makam-makam yang dianggap keramat.
Kebanyakan masyarakat (Jawa) percaya bahwa hidup manusia di dunia ini sudah diatur dalam alam semesta, sehingga mereka bersikap nerima. Inti pandangan alam pikiran mereka tentang kosmos tersebut, baik diri-sendiri, kehidupan sendiri, maupun pikiran sendiri telah tercakup dalam totalitas pikiran alam semesta atas kosmos tersebut.
2. Kehidupan Beragama
Secara umum, kehidupan beragama di Daerah Istimewa Yogyakarta nampak berjalan secara harmonis, serasi dan seimbang. Hal tersebut dapat dilihat dari kegairahan masyarakat beragama untuk berperan aktif dalam menyukseskan program pembangunan bidang agama khususnya, dan program pembangunan nasional pada umumnya. Pendekatan para tokoh dan pemuka agama untuk memberikan motivasi lewat jalur agama telah menunjukkan karya nyata serta menumbuhkembangkan kehidupan beragama yang lebih semarak, sehingga di masa-masa mendatang, Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan akan dapat mewujudkan nilai-nilai religius dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
Harapan tersebut tentunya bukan tanpa alasan, karena Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai modal dasar yang merupakan potensi masyarakat Yogyakarta untuk menumbuhkembangkan kehidupan beragama, yakni :
a. Adanya dasar penghayatan agama, baik yang bersifat meyakini kebenaran agama yang dianutnya, maupun yang bersifat menjadi insan beragama di kalangan masyarakat ;
b. Adanya kerukunan dan kerjasama yang baik antar pemeluk agama, antara tokoh/pemuka agama dan umatnya dengan Pemerintah Daerah ;
c. Adanya kesadaran untuk berbuat amal sebagai perwujudan pelaksanaan ajaran agama yang ditujukan ke berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan ;
d. Adanya lembaga-lembaga keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan dakwah dalam upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan memerangi kebodohan dan keterbelakangan;
e. Adanya upaya untuk menumbuhkembangkan lembaga pendidikan agama baik negeri maupun swasta, baik formal maupun non formal dari jenjang pendidikan prasekolah sampai perguruan tinggi.
Dengan modal tersebut, maka pembangunan bidang agama diupayakan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, peningkatan penghayatan dan pengamalan ajaran agama secara sistematis dan berkesinambungan. Kehidupan masyarakat yang religius tercermin pada sumber daya pemeluk agama pada masing-masing agama sebagaimana dikemukakan di atas, juga nampak pada pembangunan sarana tempat peribadatan yang setiap tahun selalu bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah pemeluk agama.
Sampai akhir tahun 2004, jumlah tempat peribadatan di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebanyak 11.972 buah, terdiri dari tempat peribadatan umat Islam : masjid sebanyak 6.053 buah, langgar 3.588 buah, dan musholla 1.928 buah; tempat peribadatan umat Kristen : gereja 195 buah, rumah kebaktian 23 buah; tempat per-ibadatan umat Katolik : gereja paroki 28 buah, Stasi 39 buah, dan kapel 72 buah ; tempat peribadatan umat Hindu : pura 20 buah, dan sanggar 2 buah; dan tempat peribadatan umat Budha (wihara) sebanyak 24 buah. Bandingkan pada tahun 2003, jumlah tempat peribadatan baru mencapai 11.725 buah atau ada penambahan sebanyak 247 buah.
Berdasarkan data kuantitatif tempat peribadatan di atas dapat dipahami bahwa ada kecenderungan umat beragama untuk mencukupi sarana tempat peribadatannya secara mandiri dan swadaya, sehingga lebih menyemarakkan kegiatan pembangunan agama. Di samping itu, dewasa ini banyak pula tempat ibadah dimanfaatkan sebagai sentral kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembinaan keagamaan, seperti masjid untuk kegiatan majelis taklim, TKA, TPA, perpustakaan masjid, dan kegiatan keagamaan lainnya.
Pada sektor pendidikan agama Islam, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 19 MIN, 128 MIS, 34 MTsN, 51 MTsS, 14 MAN, dan 20 MAS. Masih ditambah dengan pondok pesantren yang jumlahnya mencapai 239 buah dan madrasah diniyah sebanyak 444 buah pada akhir tahun 2004. Untuk tingkat perguruan tinggi, Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai 1 buah PTN, yaitu Univerasitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan beberapa perguruan tinggi swasta yang berciri khas agama Islam.
Untuk masyarakat beragama Kristen di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki lembaga pendidikan, yakni TK 24 buah, SD 31 buah, SMP 15 buah, SMA 8 buah, SMK, 8 buah, dan PT 10 buah.
Pada masyarakat bergama Katolik terdapat lembaga pendidikan TK 36 buah, SD 83 buah, SMP 30 buah, SMA 16 buah, SMK 10 buah, dan PT 5 buah yang tersebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sedangkan pada masyarakat beragama Hindu dan Budha, meskipun belum mengelola lembaga pendidikan secara formal sebagaimana halnya pada umat Islam, Kristen, dan Katolik, tetapi mereka juga menyelenggarakan pendidikan yang bersifat nonformal mulai dari tingkat TK sampai dengan tingkat SLTA, yang disebut sekolah Pesraman untuk nama lembaga pendidikan Hindu dan Sekolah Minggu Budha (SMB) untuk nama lembaga pendidikan Budha.

©2008 Kementerian Agama Republik Indonesia Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan
Halaman ini diproses dalam waktu 0.004333 detik